https://myelaeis.com


Copyright © myelaeis.com
All Right Reserved.
By : Aditya

Berita > Ragam

Mohon Waktunya Sejenak untuk Menelisik Lebih Jauh soal PPKS Medan

Mohon Waktunya Sejenak untuk Menelisik Lebih Jauh soal PPKS  Medan

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan memiliki sejarah yang cukup lanjang dan berkontribusi besar terhadap perkelapasawotan di Indonesia. Foto: Istimewa

Pada 1963 dibentuk pusat penelitian aneka tanaman.

APA pernah mendengar tentang bibit Marihat, kompleks RISPA, atau kawasan AVROS? Semua itu terkait dengan satu nama, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang yang berkantor pusat di Jalan Brigjen Katamso Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Perlu diketahui, seperti keterangan resmi yang diperoleh, Senin (17/6), cikal-bakal PPKS Medan diawali di zaman kolonialisme Belanda di Nusantara yang kini kita sebut Indonesia.

Nun jauh di masa silam, di tahun 1901, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Algemeene Proefstation voor Thee, Proefstation voor Rubber atau Stasiun Pengujian Umum Teh, Stasiun Pengujian Karet.

Kemudian di tahun 1910 diganti menjadi Avros yang merupakan singkatan dari Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatera atau Persatuan Umum Perkebunan Karet Pantai Timur Sumatera.

Lalu pada 26 September 1916, didirikan pula APA yang merupakan singkatan dari Algemeene Proefstation der AVROS atau Stasiun Percobaan Umum AVROS.

Masa itu, APA adalah sebuah lembaga penelitian perkebunan pertama di Pulau Sumatera. Pada saat itu, fokus utama penelitian APA adalah komoditas karet.

Setelah komoditas teh dan kelapa sawit mulai berkembang, APA pada akhirnya juga menangani penelitian terhadap dua komoditas unggulan tersebut. 

Pada masa iti, tepatnya tahun 1927, kolonialisme Belanda mendirikan sebuah lembaga batu yang disebut Pembentukan Pusat Perkebunan Negara (PPN).

Ini merupakan gabungan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit asing milik Belanda yang memiliki bagian penelitian di Marihat yang merupakan bagian dari yang disebut Bagian Penasehatan Pertanian.

Sekadar memberitahukan saja, Marihat kini adalah salah satu wilayah dari kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

Masa berikutnya adalah masa kelam. Pada awal tahun 1940-an, Jepang berhasil menaklukan Belanda sekaligus mengusirnya dari bumi Nusantara, termasuk di wilayah Indonesia kini.

Di masa itu, tepatnya di tahun 1943, Jepang mengganti nama APA menjadi Gunseibu Medan Nogyo Kenkyusyo atau Lembaga Penelitian Departemen Pemerintahan Militer Medan Gyo.

Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Atas bantuan tentara Amerika Serikat (AS), kolonialisme Belanda kembali menguasai Indonesia hingga 1950.

Tidak jelas benar bagaimana kabar APA selama masa kolonialisme lima tahun terakhir tersebut. 

Namun mulai 1950, api nasioalisme terus menyala-nyala di tubuh Republik Indonesia yang masih berusia muda.

Isu dan kebijakan nasionalisasi terhadap aset dan banyak perusahaan milik kolonialisme Belanda pun menjadi bukti sahih atas kobaran semangat nasiobalisme itu.

APA dan perusahaan perkebunan yang dibangun kolonialisme Belanda pun diambilalih pemerintah Indonesia pada masa itu.

Pada tahun 1957, Pemerintah mengganti nama APA menjadi Balai Penyelidikan Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera (GAPPERSU) atau Research Institute of The Sumatera Planters Association (RISPA).

Pada 1963 dibentuk pusat penelitian aneka tanaman seperti kelapa sawit, teh, kina, coklat, pinus, kapuk, dan lainnya.

Lalu di tahun 1964 dibentuk PUPENASatau Pusat Penelitian Aneka Tanaman Sumatera di Marihat berdasarkan SE Nomor 57/III/1007/AT/64 tertanggal 6 Juni 1964.

Pada 1965, dilakukan pengumpulan, evaluasi, dan rehabilitasi terhadap kebun percobaan di Tinjowan, Dolok Sinumbah, Gunung Bayu, Pulau Raja, Pabatu, dan Sawit Sebrang.

Tahun 1967, PUPENAS berganti nama menjadi MRS atau Marihat Research Station berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 185/Kpts/OP/8/1968.

Selanjutnya MRS berubah nama menjadi PPM atau Pusat Penelitian Marihat (PPM) atas perintah Menteri Pertanian pada 1973.

Di tahun yang sama, dilakukan introduksi terhadap kecambah E. guineensis Jacq. dan E. melanococcaYang berasal dari Pantai Gading (Côte d’Ivoire), Kamerun, Zaire, Kolumbia, Brazil, dan negara lainnya. 

Zaire yang berarti Sungai Besar dulunya bernama Kongo. Setelah  Presiden Mobutu Sese Seko ditumbangkan di tahun 1997, nama Kongo dipulihkan untuk mengganti nama Zaire.

Di tahun 1975, PPM mulai dipercaya untuk membuat rekomendasi pemupukan secara rutin ke PNP atau PTP,  perusahaan swasta asing dan nasional, dan ke perkebunan milik rakyat.

Pada 2 Januari 1982, Pemerintah membentuk Pusat Penelitian Kelapa (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi PT. Perkebunan II, Direksi PTP VI, dan Pimpinan PTP VII. 

Pembentukan PPK tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Pertanian Nomor 901/Mentan/XI/1981.

Dua tahun kemudian, tepatnya 1983, dilakukan introduksi dan pelepasan serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS) elaeidobius kamerunicus untuk melestarikan lingkungan perkebunan.

Nah, pada 1984, PPM diperbolehkan menyediakan benih kelapa sawit berupa kecambah untuk kebutuhan perkebunan besar dan rakyat.

Hal ini sesuai ketetapan Pemerintah RI melalui SK Menteri Pertanian RI Nomor KB-320/261/KPTS/5/1984 dengan kapasitas 38 juta benih.

Di tahun 1987, RISPA berganti nama menjadi Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Medan.

Di tahun 1990, PPM berubah menjadi  Pusat Penelitian Perkebunan Marihat (Puslitbun Marihat) berdasarkan keputusan Rapat Anggota AP3I (Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia).

Dalam waktu yang bersamaan PPK diserahkan pengelolaannya ke AP3I dan berganti nama Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Bandar Kuala. Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdant.

Tak lama kemudian, pada 24 Desember 1992 dilakukan penggabungan Puslitbun Marihat, Bandar Kuala, dan Medan Menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Keputusan ini dilakukan berdasarkan surat keputusan ketua DPH-AP 31 nomor 084/Kpts/DPH/XII/1992. 

Tak lama kemudian, pada 1993, PPKS diputuskan berada dalam koordinasi Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia.

Asosiasi ini berisikan dua kelompok usaha milik Pemerintah, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Nah, sejak 22 Desember 2009, LRPI resmi mendapatkan badan hukum dari PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), sekaligus menjadi anak perusahaan BUMN Perkebunan dan mengelola 5 pusat penelitian (Puslit) dan 1 badan penelitian (Balit).

10 tahun kemudian, tepatnya 2019, PT. RPN diputuskan mengelola 6 Puslit, salah satunya adalah PPKS Medan sesuai Surat Keputusan Kemenkumham  Nomor AHU- 0019281.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 9 April.

Terakhir, seperti keterangan resmi yang ada, pada tahun 2022, Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia (PPBBI) bergabung ke PPKS menjadi PPKS Unit Bogor. 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS