"Data adalah aset yang berharga, dan lebih berharga dari minyak bumi."

DIREKTORAT Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin) menyelenggarakan acara "Penyusunan Data Statistik Angka Tetap 2023 Komoditas Perkebunan".

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (19/6), dan dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Perkebunan, Heru Tri Widarto.

Kata Heru,  seperti keterangan resmi yang dikutip, Jumat (21/6), acara itu digelar dengan berfokus pada validasi, sinkronisasi, dan finalisasi data statistik perkebunan rakyat (PR).

"Harus kita ingat, data adalah aset yang berharga, data lebih berharga dari minyak bumi," ucap Heru saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut.

Ia mengingatkan, pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan data yang tepat, maka dapat berakibat fatal dan tidak mencapai target yang diinginkan. 

Dirinya menilai sangat penting menyediakan data dan informasi berkualitas, apalagi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang berfokus pada integrasi data secara nasional.

Heru Tri Widarto menekankan bahwa data merupakan elemen vital dalam semua aspek perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 

"Data yang akurat dan relevan diperlukan untuk analisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi dasar bagi perencanaan yang efektif," kata dia.

Selain itu, dia bilang, data berperan penting dalam monitoring, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut pun senada dengan arahan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Andi Nur Alam Syah, yang disampaikan beberapa waktu yang lalu.

Kata Heru, Dirjenbun pernah bilang  salah satu upaya yang dilakukan di subsektor perkebunan adalah dengan melaksanakan sinkronisasi data statistik perkebunan melalui inisiatif “Satu Data Statistik Perkebunan Indonesia”.

"Kami mengapresiasi kerjasama dan kolaborasi antara Ditjen Perkebunan dengan BPS dan Pusdatin Kementan. Kerjasama ini kami nilai telah memberikan kontribusi yang besar," ucap Heru.

"Termasuk terhadap kualitas dan transparansi data sektor perkebunan, terutama dalam publikasi data statistik perkebunan," ia menambahkan. 

Menurutnya, kerjasama Ditjenbun. pusdatin, dan BPS memastikan data yang dipublikasikan dapat dipercaya dan mendukung kebijakan serta pengambilan keputusan di sektor perkebunan.

Heru juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi konsen Ditjenbun Kementan di bidang data, seperti peninjauan ulang dan pembaruan pedoman pengelolaan data komoditas perkebunan (PDKP).

"Ini dilakukan sebagai acuan para petugas pengelola data, baik dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat," kata Heru 

Berikutnya, kata dia, pelaporan data melalui aplikasi e-statistik perkebunan untuk memudahkan akses, pelaporan, dan penyiapan data tanpa dibatasi ruang dan waktu, 

"Termasuk di dalamnya adalah penyampaian data tutupan kelapa sawit hasil reevaluasi tahun 2023 sebesar 17,19 juta hektar (Ha)," kata Heru. 

Lalu, penyediaan data infromasi geospasial tematik (IGT) izin usaha perkebunan, peta lahan perkebunan dan peta tutupan kelapa sawit. 

"Serta turut berkomitmen terhadap ketahanan pangan nasional dengan bergabung dalam Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan melalui program optimasi lahan, program pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo," tegas Heru Tri Widarto.