https://myelaeis.com


Copyright © myelaeis.com
All Right Reserved.
By : Aditya

Berita > Petani

Petani Kesulitan Ambil Foto Objek dengan Drone

Petani Kesulitan Ambil Foto Objek dengan Drone

Ilustrasi drone di perkebunan sawit. Foto: iopri.co.id

"Jika alasan sosialisasi, kita terus lakukan sosialisasi."

KEPALA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Albidinor, mengatakan selama dua tahun pihaknya tidak memiliki capaian target sarpras seperti yang ditetapkan oleh Ditjenbun Kementan. 

"Namun bukan berarti tidak ada usulan dari petani kelapa sawit di Kabupaten Seruyan," ujarnya, Jumat (21/6).

Dijelaskan, setiap tahun memang ada usulan yang diajukan oleh petani kelapa sawit. "Namun memang tidak pernah sampai ke Disbun Provinsi. Sebab persyaratan tidak lengkap," ujarnya.

Albidinor menambahkan, dalam pengajuan tersebut petani mengaku kesulitan dalam memenuhi persyaratan. Salah satunya yakni foto objek yang diusulkan menggunakan drone (foto udara). Untuk persyaratan ini petani harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Disamping itu, minat petani juga kurang lantaran tidak sedikit kebun petani masuk dalam penunjukan kawasan hutan meski lahan sawit tempat bergantung petani itu sudah dilengkapi dengan sertifikat.

"Jika alasan sosialisasi, kita terus lakukan sosialisasi. Namun dana pendamping yang tersedia tidak relevan dengan kondisi daerah Seruyan. Dengan begitu maka dinas tidak bisa optimal dalam memberikan pendampingan kepada petani," terangnya.

Tahun lalu lanjut Albidinor, ada dua kelompok tani yang mengajukan alokasi dana Sarpras tersebut. Namun persyaratan tidak dapat dipenuhi oleh petani terutama foto drone tadi.

Jika persyaratan tidak lengkap, maka DKPP Seruyan tidak dapat meneruskan usulan tersebut ke Disbun Provinsi Kalteng untuk diproses hingga di BPDPKS selaku penyalur anggaran.

"Tahun ini malah ada pengajuan 1 koperasi untuk pabrik mini. Proposal nya sudah kita sampaikan ke provinsi. Artinya setiap tahun memang ada pengusulan,  namun tidak sampai pada ranah rekomendasi dari Disbun Provinsi," ujarnya.

Ke depan lanjut Albidinor, jika persyaratan itu tidak dipermudah atau dilakukan revisi pada Permentan yang mengatur sarpras, maka tentu petani Seruyan juga tidak dapat menikmati dana hibah dari BPDPKS tersebut.

Padahal kebutuhan sarpras di Serutan sangat besar. Dimana banyak infrastruktur yang tidak layak dan memadai untuk pengangkutan hasil kebun kelapa sawit masyarakat.

"Sebetulnya di Kalimantan Tengah hanya Kabupaten Sampit saja yang mendapat realisasi dana Sarpras tersebut.

Selebihnya tidak ada. Jadi harapan kita persyaratan dipermudah, misalnya tidak lagi menggunakan foto drone yang butuh banyak biaya tapi diganti dengan foto open kamera biasa saja. Sehingga potensi petani mendapatkan dana hibah itu semakin besar," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 

sedikitnya ada delapan unit satuan kerja (Satker) yang dinonaktifkan sepanjang 2024 oleh Kementrian Pertanian terkait pengusulan program alokasi dana sarpras dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Salah satunya yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dinonaktifkannya ke delapan satker tersebut lantaran dua tahun berturut-turut tidak memiliki usulan rekomtek di aplikasi sarpras dan capaian target. Artinya tidak ada usulan sarpras dari petani kelapa sawit di Seruyan.

Ini sesuai dengan surat dari Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Selaku Ketua Tim Sarpras Perkebunan Kelapa Sawit Nomor B-451/RC-320/E.4/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS