"Kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur di Riau itu sangat besar."

ANGGOTA DPR RI daerah pemilihan Riau II, Abdul Wahid, tidak menafikan banyaknya ruas jalan yang rusak akibat terus meluasnya perkebunan sawit di Provinsi Riau.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) RI, ada 3,38 juta hektar perkebunan sawit di Riau atau 20,68 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. 

"Kita tahu persis bahwa sawit dari satu sisi menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Tapi aktivitas industri sawit juga harus mengorbankan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Jumat (28/6).

"Banyak pelaku usaha sawit melakukan aktivitas dengan angkutan bermuatan melebihi ketentuan. Ini mengakibatkan jalan rusak, karena ada over load kendaraan. Yang seharusnya umur jalan itu bisa 15 tahun, jadi hanya 5 bulan tahannya," tambahnya.

Menurutnya, untuk memperbaiki jalan rusak dibutuhkan biaya yang tak sedikit. "Kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur di Riau itu sangat besar," katanya.

Itu sebabnya, menurut Wahid harus ada kompensasi dari aktivitas produksi sawit. "Dan yang kita harapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat aktivitas bisnis sawit itu, ya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit," tukasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap alokasi DBH Sawit yang digelontorkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk daerah penghasil bisa lebih besar lagi dari yang dianggarkan saat ini.