
Ilustrasi perkebunan sawit di Bengkulu. Foto: infopublik.id
"PPh non migas di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi yang signifikan."
PADA periode hingga Mei 2024, pajak penghasilan (PPh) non migas yang diperoleh Provinsi Bengkulu turun, antara lain sebagai imbas dari produksi sawit yang dihasilkan puluhan perusahaan perkebunan di daerah itu yang juga turun.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, seperti dikutip dari laman RRI, Selasa (3/7).
"PPh non migas di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi yang signifikan," ujar Bayu Andi Prasetya.
Hal ini, kata dia, disebabkan oleh penurunan kinerja badan usaha yang terdampak oleh penurunan produksi sawit.
Selain itu, ujarnya, penurunan permintaan dan harga batu bara di pasar dunia semakin memperparah kondisi ini.
Ia lalu menunjukkan data bahwa hingga 30 Mei 2024, realisasi PPh Non Migas di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 493 miliar, atau sekitar 35,79 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 1,3 triliun.
Nilai ini, ucap Bayu, menunjukkan kontraksi sebesar minus 17,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
"Penurunan permintaan dan harga batu bara dunia memberikan dampak negatif yang cukup besar pada penerimaan pajak di Bengkulu," kata dia.
"Ditambah lagi, adanya restitusi yang cukup besar dari Januari hingga Mei 2024 turut menekan penerimaan," tambah Bayu.
Hingga saat ini, penerimaan perpajakan baru pada pendapatan negara di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 909 miliar dari target sebesar Rp 2,9 triliun.
Capaian ini mengindikasikan tantangan besar yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak untuk tahun 2024.
Bayu menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan efisiensi dan diversifikasi sumber pendapatan.
"Kami akan terus berupaya keras untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak di wilayah Bengkulu, dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil," tutupnya.
Pemerintah daerah dan pelaku usaha diharapkan dapat bersinergi untuk menghadapi situasi ini, guna mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.