https://myelaeis.com


Copyright © myelaeis.com
All Right Reserved.
By : Aditya

Berita > Ragam

Pertanyaan Menohok Saat Sosialisasi PSR di Inhu

Pertanyaan Menohok Saat Sosialisasi PSR di Inhu

Sosialisasi PSR di salah satu hotel di Pematang Reba, Inhu, Risu. Foto: Hamdan

"Kita membuka ruang diskusi untuk mendengarkan keluh kesah pekebun."

SAAT sosialisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, Selasa (2/7), mengemuka sejumlah pertanyaan menohok dari sejumlah peserta.

Pertanyaan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut di antaranya soal kebijakan pemerintah yang dinilai semena-mena menetapkan lahan masyarakat masuk dalam areal kawasan hutan. 

Padahal, menurut peserta, lamanya penguasaan lahan oleh pekebun sudah puluhan tahun, di antaranya sejak program transmigrasi dijalankan oleh pemerintah.

"Saat ini sebagian areal transmigrasi menjadi zona merah, padahal dulunya di zaman Presiden Soeharto sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Kami janganlah jadi korban terus-terusan. Sertifikat tanah terbit di lahan dalam kawasan, kenapa ini tidak ditertibkan? Anehnya, BPHTB tiap tahun wajib dipungut," ujar Sugianto, Ketua KUD Trani Maju.

Pertanyaan menohok ini membuat Suprapto selaku perwakilan dari Kuasa Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri. 

kesulitan menjawabnya. 

"Saya sendiri sebenarnya mengalami hal tersebut, karena saya juga lahir dari latar belakang keluarga transmigrasi. Tetapi yang pasti, problem ini nanti akan diteruskan ke pimpinan," ungkap Suprapto.

Sosialisasi itu sendiri diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distankan) Inhu, dimaksudkan untuk memperkenalkan program Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini.

Dihadiri pengurus 13 kelembagaan pekebun di daerah itu, narasumber yang hadir yakni Vera Virgianti, Kepala Bidang Produksi Disbun Riau; Daniel, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhu; Suprapto selaku perwakilan dari Kuasa Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri.

Kepala Bidang Perkebunan Distankan Inhu, Faisal Illahi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mempercepat realisasi dan tercapainya pemerataan PSR. 

"Kita membuka ruang diskusi untuk mendengarkan keluh kesah para pekebun terkait kendala saat menjemput dana hibah dari BPDPKS," katanya, kemarin.

"Alhamdulillah, sosialisasi ini berjalan sukses meskipun beberapa pertanyaan yang dilontarkan pekebun kepada narasumber terbilang nyentrik. Paling tidak kami paham tentang beragam persoalan yang sedang diperjuangkan pekebun sawit," sambungnya.

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS