Kalau semua 'syarat' ini bisa dilakukan, tahun 2028 produktifitas minyak sawit nasional akan berada di angka 71,8 juta ton. Petani akan dapat nilai tambah dari emisi karbon Rp5,43 triliun per tahun. 

Lelaki 78 tahun ini benar-benar tak pernah capek menyodorkan pemikiran briliannya untuk memajukan industri sawit. 

Tengok sajalah pada 18 lembar penjelasan dan gagasan yang dia sodorkan di Bandung, Jawa Barat (Jabar) akhir bulan lalu. 

Sahat Sinaga mengatakan bahwa tahun 2028, produktifitas minyak sawit nasional bisa bertengger di angka 71,8 juta ton. 

Kalau sudah begini ceritanya, maka Nilai Usaha Bisnis Sawit (NUBS) di tahun itu akan mencapai angka USD107,02 miliar. 

Rinciannya begini; bisnis domestik mencapai USD30,92 miliar, ekspor USD55,81 miliar dan biomass USD20,29 miliar. 

Angka ini tumbuh sekitar 70,1 persen lantaran di tahun 2023, NUBS masih di angka USD62,9 miliar. Domestik USD21,4 miliar, ekspor USD38,4 miliar dan biomass USD3,1 miliar. Cuma segitu lantaran produktifitas minyak sawit nasional hanya di angka 54,8 juta ton. 

Yang membikin semakin menarik pada paparan  magister ilmu kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) ini adalah bahwa smallholder alias petani sawit akan bisa mendapatkan duit tambahan sekitar Rp5,14 triliun per tahun. 

Ini kalau 21,9 juta ton minyak sawit yang dihasilkan dari kebun petani pada 2028, diolah pakai teknologi dry process. 

Sebab dengan teknologi dry process ini, petani akan bisa menurunkan besaran emisi karbon nyaris sama dengan total produksi minyak sawitnya itu. 

"Dan nama minyak sawit yang dihasilkan petani itu bukan lagi Crude Palm Oil (CPO), tapi Degummed Palm Fruit Oil (DPFO). Dinamai seperti itu lantaran minyak sawit yang dihasilkan petani kaya akan mikronutrisi dan rendah emisi karbon," terang ayah tiga anak ini. 

Itu terjadi kata Sahat lantaran saat memurnikan DPFO tadi menjadi Reseterified Palm Mesocarp Oil (RPFO) dengan FFA rendah dan beroperasi pada temperatur rendah, tidak menghasilkan toxic 3-MCPDE&GE. Mikronutriennya tetap tinggi. 

Tapi tunggu dulu. Agar semua ini bisa kesampaian, ada sederet langkah yang musti dilakukan bersama-sama. 

Pertama, lantaran perusahaan besar bisa melakukan perbaikan sendiri terhadap produktifitas kebunnya, maka fokus perbaikan harus dilakukan pada kebun petani. 

Langkah awalnya, petani musti berkelembagaan.  Selesaikan urusan kawasan hutan, beresi GAP dan ISPO, lalu para petani dibikinkan PO Mill. 

Secepatnya temukan anti virus untuk memberantas berbagai pathogens. Seperti penyakit akar, busuk pangkal dan ganoderma. Sebab sekarang, serangan pathogens ini sudah sangat mengkhawatirkan. 

Kalau enggak segera diatasi, nasib sawit bisa-bisa akan sama dengan nasib tebu pada 1890 yang mampus semua dihajar virus "sereh" yang mematikan itu.

Semua alur Tandan Buah Segar (TBS) ke PO Mill milik petani tadi musti dapat dilacak dan aplikasi biomass nya dijadikan nilai tambah. 

Lantaran PO Mill petani tadi beroperasi dengan teknologi pasteurizing process, DPFO nya dikasi premium price. Harganya musti di atas harga CPO. 

Wajar lebih mahal, lantaran mikronutriennya jauh lebih banyak ketimbang minyak sawit yang dihasilkan dari teknologi wet process. 

"Harus ada off-taker dengan industri. Hilir yang akan mengolah DPFO dengan pola re-esterifiksi dan fraksionasi menjadi functional products," Plt. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) ini menerangkan.  

Functional products ini kata Sahat disalurkan dan dipasarkan melalui jalur pasar non tradisional. Lakukan hubungan ke Pakistan untuk masuk jalur Silk Road ke Asia Tengah dan Afrika. 

"Aktifasi pasar dalam negeri ke arah healthier food, kosmetik, melalui UMKM atau kuliner. Ingat, populasi masyarakat Indonesia itu besar lho, 278,8 juta jiwa," ujarnya. 

Atau bisa juga pakai planning B; ikuti alur regulasi Uni Eropa. Tapi polanya harus yang lebih masuk akal. 

No deforestasi. Alur traceabilitynya dibatasi mulai dari PO Mill saja. Dengan catatan, PO Mill harus punya data kalau TBS yang diolah berasal dari lahan yang legal, punya sertifikat ISPO.

Lantas di level yang lebih tinggi, minimalisir intervensi pasar. Konsisten jalankan kebijakan bisnis sawit itu dan minimalisir gangguan para pihak, termasuk NGO untuk tidak cawe-cawe masuk ke areal industri sawit tanpa sanksi. 

Untuk ini, diperlukan satu badan khusus yang menangani regulasi sawit yang laporannya langsung ke presiden dan tempatkan BPDPKS di dalam institusi itu.

"Peran kementerian teknis dalam industri sawit, mulai dari hulu, hilir hingga perdagangan, dilepaskan dari atribut atau domain mereka. Sehingga perannya hanya sebagai supporting departemen," katanya.

Selanjutnya, posisi persawitan nasional bisa didapat datanya dan seragam. Data Stok CPO&CPKO nasional bisa diketahui tiap bulan. 

Data produksi nasional seperti TBS, CPO dan PKO harus akurat. Peta lokasi kebun sawit aktual, luas lahan, jumlah kelompok dan PO Mill, jelas.

"Rejuvenasi perkebunan sawit yang mengalami replanting segera dituntaskan dengan pemanfaatan teknologi pemberantasan pathogens dengan anti virus," Sahat berharap. 

Harus ada juga dana pinjaman berbunga rendah bagi petani yang akan bisa mereplanting kebun mereka di angka 458 ribu hektar per tahun. 

"Bila ini semua bisa kita lakukan, maka kita telah memposisikan sawit itu tidak lagi menjadi loyang, tapi sudah menjadi emas," tegasnya.