https://myelaeis.com


Copyright © myelaeis.com
All Right Reserved.
By : Aditya

Berita > Korporasi

Langgar Kesepakatan, Korporasi Didenda

Langgar Kesepakatan, Korporasi Didenda

Persidangan KPPU memutuskan PT HIP harus melakukan sejumlah perbaikan kepada mitra plasmanya, Koptan Amanah, di Kabupaten Buol, Provinsi Sulteng. Foto: Dok KPPU

KPPU memerintahkan PT HIP  melunasinya paling lambat 30 hari sejak putusan inkracht

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi berupa denda Rp1 miliar terhadap PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) terkait

nasib kemitraan dengan para petani sawit dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang tergabung dalam Koperasi Tani Plasma Amanah (Koptan Amanah).

Keputusan KPPU tersebut, seperti keterangan resmi yang diterima,, Rabu (10/7), dikeluarkan karena KPPU menilai PT HIP telah melanggar  pelaksanaan kemitraannya dengan pihak Koptan Amanah.

Sanksi itu dimuat dalam putusan yang dibacakan pada Sidang Majelis  Pembacaan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008.

Persidangan KPPU itu dipimpin oleh Gopprera Panggabean sebagai Ketua Majelis, serta Aru Armando dan Budi Joyo Santoso sebagai anggota Majelis, di Kantor KPPU Jakarta, Selasa (9/7/2024)..

Dalam persidangan itu, PT HIP sebagai terlapor. Perusahaan sawit tersebut diketahui berdiri pada 1995 sebagai inti, dan Koptan Amanah sebagai plasma. 

KPPU menilai terdapat beberapa dugaan penguasaan yang dilakukan PT HIP dalam bermitra. 

Bermula dari tidak adanya transparansi dalam perhitungan biaya pembangunan kebun plasma Koptan Amanah. 

Selain itu, PT HIP juga dinilai tidak transparan dalam pengelolaan hasil produksi tandan buah segar (TBS) kebun plasma dan harga pembelian TBS yang tidak sesuai dengan ketentuan harga dari Pemerintah. 

Bentuk penguasaan lain yang dilakukan oleh PT HIP adalah dengan tidak memunculkan klausul perjanjian kerjasama mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma kepada mitra plasma, dalam hal ini adalah Koptan Amanah selama masa kerja sama kemitraan. 

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, KPPU telah menyampaikan 3 kali peringatan tertulis dengan usulan-usulan perbaikan kemitraan kepada PT HIP. 

Terakhir, pada peringatan tertulis ke-3, KPPU memberikan beberapa perintah perbaikan kemitraan namun tidak dilaksanakan oleh terlapor. 

Tindakan tersebut membuat KPPU melanjutkan persoalan itu ke tahap pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Komisi, dan terungkap bahwa terlapor tidak memenuhi kewajiban.

Dalam hal ini untuk melakukan addendum perjanjian kerjasama kemitraan terkait penambahan luasan lahan yang dibangun.

Serta penambahan klausal yang mengatur prosentase sisa hasil usaha (SHU) yang harus diterima Koptan Amanah atas penjualan TBS. 

Perintah perbaikan yang juga tidak dilaksanakan dalam hal transparansi hutang Koptan Amanah dan pengembalian sertifikat hak milik (SHM) milik para anggota plasma Koptan Amanah atas hutang kepada PT HIP yang berlandaskan pada Perjanjian kredit investasi dengan Bank Mandiri.

Besaran hutang Koptan Amanah tersebut mencapai Rp 8,8 miliar sebagai hutang pokok dengan jaminan sebanyak 877 SHM yang harus dikembalikan kepada Koptan Amanah. 

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Komisi memutuskan bahwa PT HIP terbukti melanggar pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 dalam pelaksanaan kemitraannya dengan  Koptan Amanah.

Atas pelanggaran itu, Majelis Komisi memerintahkan PT HIP untuk melakukan addendum perjanjian kemitraan terkait luasan lahan 1.123,74 Ha.

Dan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan setelah ditetapkannya surat keputusan (SK) calon petani calon lokasi (CPCL) oleh Bupati Buol.

Selain itu, KPPU melakukan addendum perjanjian kemitraan yang memuat klausul kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma terhadap mitra plasma Koptan Amanah.

Proses itu dikerjakan selama masa kerjasama kemitraan secara berkala paling lama 60 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Perintah ketiga, KPPU mengharuskan untuk menerapkan perjanjian kredit investasi nomor SBDC.MKS/024/PK-KI/2008 tanggal 18 April 2008 terkait penyelesaian piutang yang dialihkan dari Bank Mandiri kepada PT HIP.

KPPU juga memerintahkan untuk melakukan general audit atas laporan keuangan Koptan Amanah periode 2008 sampai 2023 dalam jangka waktu 1 tahun.

KPPU juga memerintahkan agar melakukan pengiriman data pemutakhiran CPCL kepada Bupati Buol dan ditembuskan kepada KPPU paling lambat 14 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Nah, terkait sankai Rp 1 miliar, KPPU memerintahkan PT HIP untuk melunasinya paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

BACA BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS