"Tidak segampang itu menggunakan dana sawit."

KETUA Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr Gulat Manurung, punya analogi tersendiri soal rencana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga mengurusi kakao dan kelapa.

Gulat mengibaratkannya dengan orang mau menikah. "Kalau mau menikah, kan ditanya dulu oleh bapaknya, boleh tidak putrinya dinikahi. Ini juga begitu, kan yang punya duit petani sawit, tanya dulu dong, mau tidak duitnya dipakai untuk yang lain," kata Gulat, Rabu (10/7).

Gulat mengatakan itu saat diminta tanggapannya terkait rencana pemerintah yang akan menambah satu divisi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa. Artinya tugas BPDPKS akan bertambah, tidak hanya fokus pada komoditi sawit, namun juga kakao dan kelapa.

Menurut Gulat, karena dana BPDPKS berasal dari sawit, seharusnya digunakan untuk kepentingan petani kelapa sawit. Apalagi masih sangat sedikit petani sawit yang menikmati dana itu. 

"Karena nomenklaturnya memang Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kalau mau digunakan dipakai untuk kakao dan kelapa, ganti dulu nomenklaturnya, supaya jangan masuk penjara orang semua. Kalau dipakai untuk kelapa, bisa masuk penjara semua orang BPDPKS itu," ujarnya. 

Dia menyebutkan bahwa ada sekitar 17 juta petani sawit di Indonesia. Jika mau menggunakan dana itu untuk kepentingan lain, katanya, pemerintah harus bertanya dahulu kepada 17 juta petani tersebut. 

"Tidak segampang itu menggunakan dana sawit. Karena banyak petani sawit yang berhak mendapatkan itu. Tanya dulu petani sawit, boleh tidak dipakai duitnya," tandasnya.