"Indonesia bisa melakukan swasembada sapi, menghemat hemat devisa negara."

POLEMIK seputar rencana pemerintah yang akan menambah satu divisi di Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa, terus menggelinding 

Purnawirawan TNI-AD yang kini sukses menjadi petani sawit, Wayan Supadno, memberikan pandangan berbeda terkait penggunaan dana sawit untuk pengembangan komoditas di luar kelapa sawit.

"Kalau pandangan saya, jika pemerintah mau menambahkan divisi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hendaknya divisi itu yang terkait dengan sawit," kata Wayan Supadno, kemarin.

Ia mencontohkan pengembangan sistem integrasi sapi dan sawit (SISKA) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung swasembada daging secara nasional.

"Nah, katakanlah divisi baru di BPDPKS itu ditugaskan untuk pegadaan sapi indukan sebanyak 6 juta ekor untuk petani sawit dalam periode tertentu," ujarnya menambahkan.

Pria yang pernah bertugas di kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini punya alasan yang masuk akal ketika menyodorkan program SISKA dalam penambahan tugas ke BPDPKS.

"Agar petani sawit bisa sejahtera, kemudian petani bisa menekan harga pokok produksi (HPP) perkebunan saeit mereka menjadi lebih rendah dan berkelanjutan," ucap Wayan Supadno.

"Serta di saat yang sama, Indonesia bisa melakukan swasembada sapi, menghemat hemat devisa (ketimbang   impor sapi -red)," ia mrnambahkan.

Dan di saat yang sama, Wayan Supadno melihat Divisi SISKA di BPDPKS menunjukkan kalau integrasi sawit dan sapi adalah proses integratif yang paling logis.

Menurut Wayan, penambahan tugas BPDPKS yang terkait perkebunan kelapa sawit jauh lebih baik dan adil ketimbang menggunakan dana sawit untuk pengembangan komoditas perkebunan lainnya.

Dia mengatakan, sesungguhnya persoalan di perkebunan kelapa sawit pun tidak kalah rumitnya dan tidak pernah tuntas bisa dikerjakan karena tidak mendapatkan sepenuhnya dari pemerintah.

Ia mencontohkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang didukung penuh oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di satu sisi.

Tetapi, kata dia, di saat yang sama sering terbentur dengan status kawasan hutan yang wewenangnya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ihwal BPDPKS akan juga mengurus komoditas kakao dan kelapa disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa bersama Presiden Jomowi di Istana Negara, Rabu (10/7).

Zulhas mengatakan, pihaknya telah mengusulkan pembentukan badan sendiri yang fokus mengurusi kakao dan kelapa. Namun usulan itu ditolak Presiden Jokowi dan digabungkan dengan BPDPKS.

"Diusulkan membuat badan. Tapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," terangnya kepada awak media.