"Sayangnya infrastruktur kita saat ini belum memadai."

MASIH banyak persoalan yang membuat manfaat sektor sawit bagi masyarakat Provinsi Jambi terhambat. Salah satunya adalah soal ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

Menurut mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jambi, Usman Ermulan, ekspor minyak sawit mentah sejatinya dapat meningkatkan pendapatan petani jika ongkos ditekan.

Usman mengatakan hal itu dalam kegiatan pelatihan bertajuk Advocacy dan Penguatan Content Creator Media Sosial dan Jurnalistik Bidang Kelapa Sawit yang digelar Elaeis Media Group (EMG) di Hotel Aston Jambi, Senin (15/6).

Pelatihan itu memberikan pelajaran yang berharga bagi para peserta.

Pasalnya kegiatan ini tak hanya menyajikan soal teori jurnalistik, tetapi juga membuka ruang berpikir kritis terkait kelapa sawit. 

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat dua periode itu menjelaskan,  selama ini ekspor CPO dari Jambi tidak langsung dari Pelabuhan Talang Duku. Tapi melalui Pelabuhan Dumai di Riau. Ini menelan biaya hingga Rp400 per kilogram.

"Sayangnya infrastruktur kita saat ini belum memadai. Apabila 30 persen hasil kelapa sawit diolah menjadi CPO itu diekspor langsung dari Jambi, dapat meningkatkan harga sawit petani," ujarnya.

Sebelumnya Usman bercerita tentang perkembangan dan kondisi industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia, khususnya Jambi.

Menurut Usman perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektar di Provinsi Jambi memberikan dampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian daerah.

"Peran kelapa sawit saat ini semakin meningkat seiring berkurangnya sumber dari sektor minyak dan gas, serta batu bara terhadap pendapatan devisa negara. Komoditas sawit tidak hanya berkontribusi pada ekonomi tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat," ujar Usman

Atas dasar permasalahan itu, Usman mengajak para peserta untuk kritis dan proaktif mengawal segala tindak-tanduk pemerintah yang dibiayai oleh uang negara demi kesejahteraan rakyat.

"Mari kritis terhadap pemerintah, bisa lewat konten yang berkualitas, tulisan yang tajam, atau aksi demontrasi. Jangan takut untuk menyampaikan aspirasi rakyat," ujar Usman.

Sebab, menurutnya, persoalan kelapa sawit di Provinsi Jambi saat ini masih berlarut-larut. Namun sayangnya masyarakat, mahasiswa hingga jurnalis juga tidak kritis menyampaikan kebenaran kepada pemangku kebijakan.

"Pemangku kepentingan itu dibiayai oleh uang rakyat, kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab mereka, terkhusus menyelesaikan persoalan sawit yang sangat kompleks di Jambi agar bisa menghasilkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat," pungkasnya.