"Yang paling penting komitmen para pemangku kebijakan untuk berpihak pada petani."

SEKJEN Pemuda Tani (PT) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),
Azimahdar Ahmad, yakin program kelapa sawit akan terus berjalan meski ada perubahan nama dan penambahan komoditi yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Bahkan, menurut Azimahdar, langkah itu akan sangat menguntungkan seluruh petani yang membudidayakan komoditi kakao, kelapa dan karet.

"Selama ini dana sawit juga digunakan oleh Dirjen Perkebunan untuk mendorong produktivitas perkebunan lain. Salah satunya yang kita lihat BPDPKS yang menjadi sponsor utama pameran yg diadakan oleh Kementan, seperti Agrofood Expo, Inagri Tech, dan sebagainya," tandasnya.

Makanya, menurut Azimahdar, PT HKTI
mendukung wacana pemerintah mengganti BPDPKS menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP). Badan tersebut nantinya bukan hanya mengurusi kelapa sawit namun juga mengatur kakao, kelapa dan karet.

Menurut Azimahdar, perubahan nama dan pengelolaan cakupan pembiayaan ini akan sangat membantu petani. Bukan hanya kelapa sawit namun juga komoditi kakao, kelapa dan karet yang juga merupakan komoditi andalan Indonesia.

Kendati begitu, yang paling penting dan harus diperhatikan kata Azimahdar, komitmen para pemangku kebijakan untuk berpihak pada petani dan kesejahteraan petani.

"Komitmen yang kita maksud adalah, bukan hanya menjadikan sawit sebagai komoditas yang menguntungkan dengan penerapan PNBP dan kemudian digunakan untuk komoditi lain, tapi bagaimana pemerintah hadir dalam mendorong petani untuk mengembangkan komoditi lain tanpa mengganggu dana yang telah dihasilkan dari sawit selama ini," kata Azimahdar, Rabu (31/7).