"Kami petani juga ingin mengolah sendiri hasil kebun kami."

DI kalangan petani kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), muncul gagasan untuk pendirian pabrik kelapa sawit (PKS) mini berstandar UMKM. 

"Malah ada juga yang mengajukan untuk pembangunan pabrik minyak goreng (Pamigo),"  kata Ketua Apkasindo Kukar, Jumadi

"Memang ini masih butuh tinjauan lebih lanjut," paparnya.

Terkait jumlah produksi, perkebunan kelapa sawit di Kukar menurut Jumadi sudah sangat mendukung untuk pemenuhan bahan baku. Saat ini saja pemenuhan bahan baku pada PKS yang ada juga mencukupi.

Prediksi Jumadi luasan kebun kelapa sawit masih akan terus bertambah di Kukar. Jika sudah begitu maka kebutuhan akan PKS baru semakin besar.

"Kami petani juga ingin mengolah sendiri hasil kebun kami. Sebab aturan standar pabrik yang ada dan tingginya potongan sortasi sampai 5 % cukup memberatkan petani. Untuk itu perlu adanya terobosan kita sendiri yang mengolah sawit kita," paparnya.

Apalagi kondisi saat ini lanjut Jumadi, PKS juga tidak menerima TBS di bawah 5 kg.

Untuk pendirian PKS mini atau Pamigo ada beberapa pilihan lokasi di Kukar tersebut. Namun paling cocok dan berpotensi memang berada di Kecamatan Sebulu.

Sementara Sekretaris Apkasindo Kaltim, Daru Widiyatmoko mengatakan Kukar merupakan salah satu sentra kelapa sawit di provinsi Kaltim. Bahkan menjadi nomor dua kebun terluas setelah Kutai Timur.

"Kita akan dukung program dari pemerintah tersebut. Kita juga akan sampaikan mengenai lusan kebun kelapa sawit swadaya yang ada di Kukar," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkab Kukar programkan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan. Program ini melibatkan petani kelapa sawit, salah satunya yakni yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Dalam program tersebut, Pemkab Kukar menargetkan beragam target berjalan guna mendukung kelapa sawit berkelanjutan di wilayah itu. 

Seperti Penguatan data dan koordinasi koordinasi dan infrastruktur. Kemudian melaksanakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.