"Kita minta untuk segera difasilitasi musyawarah bersama dengan para PKS itu."

KETUA Aspek-PIR Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Budhi Yanto, mengatakan setahun ini para petani kelapa sawit di daerah itu sangat menderita karena tidak dijalankannya harga sawit hasil penetapan Dinas Perkebunan (Disbun) setempat 

Budhi meminta agar Pj Gubernur Sulbar bertindak tegas dengan memanggil seluruh PKS yang ada untuk duduk bersama petani petani kelapa sawit yang di wakili oleh asosiasi petani kelapa sawit yang ada.

"Kita minta untuk segera difasilitasi musyawarah bersama dengan para PKS itu. Sehingga rapat penetapan itu tidak sia-sia karena juga tidak dijalankan," paparnya.

Lantaran tidak dijalankan, maka petani saat ini hanya mengikuti harga yang ditawarkan PKS. Dimana harganya mulai Rp2.350 - Rp2.380/kg. Padahal harga penetapan periode ini sudah berada di angka Rp2.595,83/kg.

Diketahui, setahun belakangan ini petani kelapa sawit di daerah itu mengaku sangat kecewa lantaran tidak bisa menikmati harga hasil penetapan dinas perkebunan. 

Pasalnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di provinsi tersebut justru tidak menjalankan atau menerapkan harga hasil penetapan dinas perkebunan itu.

"Regulasi kan sudah ada, ya aneh jika perusahaan justru tidak mengikuti hasil penetapan Dinas Perkebunan," ujar Budhi Yanto.

Budhi mengatakan, PKS tidak mau menjalankan harga hasil penetapan lantaran besaran rendemen yang juga tidak mereka terima. Menurutnya alasan ini tidak masuk akal karena penentuan rendemen juga sudah ada hitungannya.

Perihal ini sudah pun dilaporkan ke Dinas Perkebunan Sulbar, bahkan juga ke Pemerintah Provinsi Sulbar. Namun belum ada tindakan dari pihak Pemprov Sultra.