Wahid klaim ikut mengawal alih kelola Blok Rokan.

BAKAL calon Gubernur (cagub) Riau di ajang pemilihan Gubernur Riau (Pilgub) 2024 Abdul Wahid menceritakan pengalamannya memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.

Saat berdiskusi dengan relawan Arus Bawah Rokan Hilir (Rohil), Riau, di salah satu cafe di Kota Bagansiapiapi, Kamis (15/8) Wahid mengklaim menginisiasi klausul pasal supaya dana diterima kabupaten/kota melalui UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perjuangan itu, menurut Wahid, membuahkan hasil sehingga setiap tahunnya daerah penghasil kelapa sawit telah kecipratan DBH sawit, termasuk 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

Sejauh ini, Wahid yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI terus menggalang dukungan di berbagai daerah, salah satunya di Rohil.

Pada kesempatan itu, Wahid juga menyampaikan alasan maju sebagai kandidat calon gubernur pada pilkada serentak tahun 2024. Yakni memaksimalkan potensi yang dimiliki Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengaku ikut mengawal alih kelola Blok Rokan dan memperjuangkan fee 10% bagi daerah sumber migas.

"Alhamdulillah, kebijakan yang sangat berdampak bagi masa depan. Riau mulai menerima dana sebesar Rp 3,5 triliun sampai Rp 3,7 triliun per tahun. Grafik ini terus bertambah seiring bertambahnya lifting minyak mentah," jelasnya, Jumat (16/8).

Terkait persiapan pilkada, Abdul Wahid mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan. 

"Ini menambah semangat kami untuk terus bergerak. Mari sosialisasikan program kerja pasangan Abdul Wahid - SF Haryanto apabila terpilih memimpin Bumi Lancang Kuning," tegasnya. 

Diantara program prioritas yang akan dilakukan pasangan itu yakni menyelesaikan persoalan infrastruktur, membuka lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan investasi, dan memastikan seluruh anak Riau memperoleh pendidikan berkualitas dengan memberikan beasiswa.

Selanjutnya, menurut Wahid, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang lengkap di setiap puskesmas, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif dan inklusif.