"Perkebunan kelapa sawit milik rakyat melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja,"

DIREKTUR Perencanaan dan Pengelolaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto,  mengatakan adanya pengaruh yang sangat besar dari perkebunan kelapa sawit milik rakyat terhadap peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional, termasuk dalam beberapa tahun terakhir.

Fakta tersebut diungkapkan Kabul Wijayanto, di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung (Babel). Kabul hadir di acara itu, seperti dikutip dari laman RRI, Kamis (29/8), sebagai salah satu narasumber di acara Presstour Kementerian Keuangan dengan tema "Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian", Rabu (28/8)

Hadir juga para pembicara lainnya di acara itu seperti Bupati Beltim, Burhanuddin, dan 
Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nursidik Istiawan.

Dalam acara itu Kabul Wijayanto menjelaskan, kenaikan produksi CPO dari perkebunan sawit rakyat mencapai 15 juta  metrik ton (MT) pada 2019.

Kemudian, kata dia, jumlah itu meningkat menjadi 16 juta MT pada 2023 dengan luas lahan 6,3 hektar. 

"Perkebunan kelapa sawit milik rakyat melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja," ujarnya.

Jumlah itu, ungkapnya, merupakan bagian dari dari produksi CPO nasional sebanyak 43 juta MT pada 2019, yang kemudian naik menjadi 48 juta MT pada 2023.

"Semua itu dihasilkan dari lahan perkebunan sawit seluas 16,93 hektar," ujar Kabul Wijayanto.

Sumbangan PNBP

Sementara itu di acara yang sama, Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Nursidik Istiawan, mengungkapkan fakta yang menggembirakan.

Kata dia, perkebunan dan industri kelapa sawit menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. 

"Besaran kontribusi sawit pada APBN dalam bentuk penerimaan pajak pada 2023 tercatat sebesar Rp 50,2 triliun," ungkap Nursidik Istiawan.

"Sawit juga menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 32,4 triliun dan bea keluar (BK) senilai Rp 6,1 triliun," ucapnya menambahkan.

Ia bilang, kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 729 triliun, sedangkan ekspor sawit beserta turunannya mencapai USD 23,9 miliar. 

Selain itu, Nursidik mengatakan kalau pungutan ekspor (PE) yang dikelola  BPDPKS pada 2023 mencapai Rp 32,4 triliun. 

"Dana ini digunakan untuk peremajaan perkebunan sawit, promosi, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)," ujarnya.

Nursidik menambahkan, Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi industri sawit, baik itu pengurangan pajak atau pembebasan bea masuk.

Di antaranya, kata dia, adalah untuk produksi biodiesel sebesar Rp 18,5 triliun, peremajaan perkebunan sawit Rp 1,7 triliun, dan riset Rp 1 miliar. 

"Yang lainnya berupa fasilitas kemudahan impor serta kawasan berikat untuk mendukung ekspor," tuturnya lebih lanjut.

Pihaknya terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut demi mengembangkan industri sawit.

Kata dia, hal itu perlu dilakukan mengingat sawit merupakan produk ekspor unggulan Indonesia serta berdampak luas bagi industri lain.