Agar tidak terjadi masalah dan konflik di kemudian hari.

IHWAL perusahaan harus mengalokasikan sekitar 20 persen dari total luas areal perkebunan sawit yang dimilkilinya untuk plasma, sejauh ini masih menjadi persoalan di Provinsi Riau.

Buktinya, seluruh bupati dan walikota di daerah itu ditegur lantaran masih banyak perusahaan sawit yang tidak menunaikan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) atau plasma minimal 20 persen dari HGU. 

Teguran itu disampaikan oleh Edy Natar Nasution saat masih menjabat sebagai Gubernur Riau tertanggal 30 Januari 2024 lalu. 

Surat teguran tersebut berdasarkan pada tiga surat yang telah dilayangkan oleh Gubernur Riau sebelumnya, yaitu Syamsuar. 

Yakni surat Gubernur Riau nomor 526/DISBUN/765.a tanggal 30 Maret 2020 yang berisi teguran untuk perusahaan perkebunan.

Kemudian surat Nomor 526/DISBUN/2627 tanggal 30 September 2021 tentang realisasi FPKM minimal 20 persen. Serta surat Nomor 526/DISBUN/7373 tanggal 19 Desember 2022 yang tentang pembinaan, pengawasan dan teguran tentang pelaksanaan FKPM minimal 20 persen. 

Selian itu, teguran ini juga menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 458/KB.410/E/11/2022 tanggal 18 November 2022 mengenai FKPM.

Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa perusahaan perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) komor 18 tahun 2021 dan belum memenuhi kewajiban FKPM sekitar, diwajibkan untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. 

"Berdasarkan hal-hal tersebut, diminta kepada saudara (bupati/walikota) untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan teguran kepada perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20 persen," kata Gubernur Riau dalam surat tersebut. 

Dalam surat itu, Gubernur Riau juga menyebutkan bahwa ini dilakukan agar tidak terjadi masalah dan konflik di kemudian hari.