"Kita dari asosiasi petani kelapa sawit tidak pernah dilibatkan."

DAERAH-daerah penghasil sawit di Indonesia telah menerima dan memanfaatkan dana bagi hasil sawit (DBH) sawit yang dikucurkan pemerintah pusat. Sudahkah penggunaan dana itu tepat sasaran?

Menurut Petani sawit yang juga Ketua DPD I Aspek-Pir Sulawei Barat (Sulbar), Budi Yanto, DBH sawit seharusnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan petani kelapa sawit. Sebab dana itu terkumpul lantaran jerih payah petani.

"Dalam realisasinya, sampai saat ini kita asosiasi petani kelapa sawit tidak pernah dilibatkan. Padahal seluk beluk permasalahan di kebun kelapa sawit atau yang dibutuhkan oleh mayoritas petani, yang tahu ya asosiasi," katanya, Rabu (4/9).

Seperti rencana realisasi oleh Pemprov Sulbar tahun ini, menurut Budi, justru sama sekali tidak menjangkau langsung petani kelapa sawit. Pasalnya 80% dana yang ada justru digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau untuk infrastruktur, seharusnya ya jalan-jalan kampung, jalan- jalan kebun petani kelapa sawit. Nah inilah yang tidak satu komitmen dengan asosiasi. Makanya kita minta asosiasi dilibatkan," bebernya.

"Seharusnya begitu DBH sawit digelontorkan baik di provinsi maupun di daerah, pihak asosiasi dipanggil dan diajak duduk bersama. Tidak seperti saat ini, 80% anggaran yang akan digunakan justru sama sekali tidak diketahui asosiasi untuk apa peruntukannya," tambahnya.

Menurutnya, petani kelapa sawit memiliki hak yang besar untuk DBH tersebut. Tapi realisasinya jauh dari harapan petani.

Untuk diketahui, belum lama ini pihak Dinas PUPR Sulbar melakukan monitoring kegiatan DBH Sawit untuk bidang jalan di Mamuju Tengah. Di mana rencananya dana sebesar 80% dari Rp 36,9 miliar tahun ini akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur di 6 kabupaten.