"Setiap tahun kita lakukan perlindungan kepada pekerja yang rentan."

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggunakan dana bagi hasil (DBH) sawit untuk jaminan ketenagakerjaan, serta pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit (SDM PKS).

Misalnya untuk jaminan kesehatan, Pemkab Bangka telah mengalokasikan DBH sawit untuk mendaftarkan pekerja dan petani sawit masuk menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Kita ada DBH sawit, salah satu   peruntukannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan petani sawit," tutur Pj Bupati Bangka, M Haris AR AP MH.

Pj Bupati mengatakan hal itu saat menyerahkan secara simbolis manfaat program "Return To Work" berupa santunan kematian dan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah pekerja di perkebunan sawit.

Proses penyerahan tersebut dilakukan Pj Bupati belum lama ini di ruang Parai Tenggiri Kantor Bupati Bangka di kota Sungailiat.

Sebagai informasi, Return To Work merupakan sebuah program dari BPJS Ketenagakerjaan yang berguna untuk membantu para pekerja, termasuk di perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang mengalami kecelakaan kerja.

"Setiap tahun kita lakukan perlindungan kepada pekerja yang rentan saat bekerja di perkebunan sawit,” tutur Pj Bupati Bangka, Haris lebih lanjut.

Di tempat yang sama, Zainudin selaku Direktur Rencana Strategis (Renstra) dan Teknologi Informasi (TI) BPJS Ketenagakerjaan juga mengatakan kalau DBH sawit dipakai Pemkab Bangka untuk para pekerja atau buruh tani sawit.

Di samping itu, Zainudin mengatakan DBH sawit juga dipakai untuk melindungi para petani yang sedang menjalankan program sawit rakyat (PSR). 

SDM PKS

Di samping itu, Pj. Bupati juga mengakui kalau DBH sawit dipakai untuk mengembangkan SDM PKS bagi anak petani dan pekerja sawit di seluruh Kabupaten Bangka.

Khususnya, kata Haris, dengan membantu pembiayaan pendidikan di berbagai kampus sawit yang telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Bangka.

Tidak tanggung-tanggung, Haris menunjukan buktinya dengan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pengembangan SDM PKS dengan pihak PT LPP Agro Nusantara Yogyakarta.

Didampingi Direktur PT LPP Agro Nusantara Yogyakarta, Pranoto Hadi Raharjo  ST MM, Haris mengatakan kesepakatan kedua belah pihak bertujuan untuk kerjasama penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan.

Terutama, sambung Haris, dalam rangka pengembangan SDM PKS demi terciptanya usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui pendanaan dari DBH sawit.

"Saya mengharapkan dengan adanya kerjasama ini masyarakat yang bekerja di perkebunan kelapa sawit bisa lebih baik masa depannya," kata Haris.

Di samping itu, Pj Bupati mengatakan dalam kerjasama itu juga disepakati kalau pihak LPP Agro  juga akan membantu Pemkab Bangka dalam menyusun rencana aksi kabupaten kelapa sawit berkelanjutan (RAK KSB).

Kalau menurut Pranoto Hadi Raharjo,  kerjasama ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memperkuat SDM PKS di Kabupaten Bangka. 

Pranoto mengatakan, salah satu tantangan dalam pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit adalah menyiapkan dan menciptakan SDM yang unggul dalam menjalankan maupun mengawal tata kelola usaha di bidang kelapa sawit.

“Berbagai jenis program pelatihan dan peningkatan kompetensi, assessment, sertifikasi dan pendampingan konsultasi terus kami lakukan," ungkap Pranoto.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk memastikan sebuah usaha perkebunan dapat bergerak maju terus dan mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitasnya.

"Serta tentu menguatkan ekosistem bisnis yang bertumbuh, dalam hal ini di industri perkebunan sawit,” jelas Pranoto Hadi Raharjo.

Pihaknya berharap kerjasama kedua pihak bisa menjadi langkah awal sinergi yang baik dalam mewujudkan SDM unggul di perkebunan kelapa sawit.

"Serta sekaligus menjadi bukti komitmen yang kuat untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Bangka," tegas Direktur PT LPP Agro Nusantara Yogyakarta, Pranoto Hadi Raharjo  ST MM.