"Seharusnya setiap petani yang menjual TBS kelapa sawit bisa mendapatkan kembali cangkang sawitnya."

INDUSTRI kelapa sawit di Provinsi Bengkulu menghadapi sorotan karena ketidakadilan yang terjadi dalam soal kepemilikan cangkang kelapa sawit. 

Meskipun seharusnya menjadi hak petani sawit, cangkang sawit masih dikuasai oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam industri tersebut.

Profesor Ahmad Badawi Saluy SE MM, seorang Pengamat Ekonomi Bengkulu, menyoroti masalah ini dengan menyatakan bahwa petani sawit pada dasarnya hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. 

Namun, ironisnya, cangkang sawit masih menjadi aset yang dikuasai oleh pabrik, memberikan mereka keuntungan tambahan di samping minyak sawit.

"Seharusnya setiap petani yang menjual TBS kelapa sawit bisa mendapatkan kembali cangkang sawitnya," ungkap Prof Badawi saat dihubungi Elaeis.co, Rabu (20/3).

Selain itu, menurut Prof Badawi, masalah kepemilikan cangkang kelapa sawit juga mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan di industri ini. 

Sementara PKS dapat memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan cangkang, petani sawit tidak mendapatkan manfaat yang setara dari hasil limbah panen mereka.

"PKS setiap bulannya bisa mendapatkan keuntungan tambahan dari penjualan cangkang sawit, sementara petani tidak mendapatkan manfaat yang setara dari penjualan limbah tersebut," tutupnya.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit Provinsi Bengkulu, Edy Mashury menekankan, cangkang kelapa sawit adalah milik petani sawit. 

Ia membuat perbandingan dengan petani padi yang memiliki hak atas limbah dari hasil panen mereka, seperti dedak dan sekam, yang boleh dibawa pulang sebagai bagian dari keseluruhan hasil panen.

"Ini perampokan yang dilegalkan. Semua petinggi negeri, APH, dan Kejaksaan tahu, cangkang itu milik petani. Bukan milik pabrik. Orang menumbuk padi aja dedaknya bukan milik huller," ujarnya.

Menurutnya, perlu langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketidakadilan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan memberikan kekuatan kepada petani untuk memiliki kontrol penuh atas cangkang kelapa sawit mereka, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari seluruh hasil panen mereka.

"Kami pikir perlu memiliki kontrol penuh atas cangkang kelapa sawit, sehingga dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari seluruh hasil panen," tuturnya.

Ia mengaku, pemerintah dan pemangku kepentingan industri kelapa sawit perlu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan cangkang kelapa sawit. Ini penting untuk memastikan bahwa industri ini memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak terkait, termasuk petani sawit sebagai pihak yang paling mendasar dalam rantai pasok kelapa sawit.

"Dengan adanya perubahan yang signifikan dalam kepemilikan dan pemanfaatan cangkang kelapa sawit, diharapkan industri kelapa sawit di Bengkulu dapat menjadi lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan memperkuat posisi petani sawit dalam industri ini dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan," pungkasnya.