Rata-rata petani sawit di Bengkulu hampir 1 tahun lebih tidak memupuk tanaman kelapa sawitnya. 

PERTANYAAN kenapa banyak di antara tanaman kelapa sawit di Provinsi Bengkulu tidak produktif, ternyata jawabannya tidak hanya satu, melainkan lebih dari itu.

Diakui pupuk masih menjadi penyebab banyaknya tanaman kelapa sawit di Bengkulu tidak produktif. Hal itu dapat terjadi mengingat petani di daerah ini kesulitan untuk mendapatkan pasokan pupuk.

Tapi, menurut pengamat pertanian Bengkulu, Prof Zainal Muktamar SP mengaku, turunnya produksi TBS kelapa sawit di Bengkulu tidak serta merta disebabkan oleh El Nino saja, tetapi juga akibat larangan bagi petani kelapa sawit memperoleh pupuk subsidi pada tahun 2022 silam. Sehingga membuat petani membeli pupuk kimia lebih mahal.

"El Nino, kemudian larangan pupuk subsidi, dan harga pupuk mahal jadi penyebab produksi TBS kelapa sawit di Bengkulu menurun," kata Zainal, Kamis (21/3).

Ia mengaku, berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Rata-rata petani sawit di Bengkulu hampir 1 tahun lebih tidak memupuk tanaman kelapa sawitnya. 

"Kami menemukan rata-rata hampir satu tahun tidak memupuk tanaman sawit, bahkan ada yang lebih dari satu tahun tidak memupuk sama sekali," ujar Zainal.

Hal itu juga diperparah dengan sedikitnya ketersediaan pupuk kimia non subsidi di Bengkulu. Sehingga membuat beberapa petani yang biasanya rutin memberikan pupuk harus menunda melakukan pemupukan.

"Situasi ini semakin diperparah dengan keterbatasan pupuk kimia non-subsidi di daerah tersebut, memaksa sebagian petani untuk menunda pemupukan," tuturnya.

Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, juga turut mengonfirmasi penurunan produksi TBS kelapa sawit. Pada tahun 2023, produksi TBS kelapa sawit di Bengkulu menyusut drastis hingga mencapai 15.190 ton. 

"Dampaknya tidak hanya terasa pada petani, tetapi juga pada ekonomi regional secara keseluruhan," ujar Win.

Win mengaku, pemerintah perlu mengkaji kebijakan baru untuk mendukung petani kelapa sawit. Namun, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

"Kami pikir para pemangku kepentingan, termasuk petani, akademisi, dan pemerintah, perlu bekerja sama dalam menangani masalah ini secara holistik. Langkah-langkah strategis yang didasarkan pada data dan kajian ilmiah dapat membantu mengurangi dampak negatif krisis pupuk terhadap sektor kelapa sawit Bengkulu," pungkasnya.