Ditekankan pentingnya partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

SELAMA 23 tahun sejak Provinsi Gorontalo terbentuk, sektor pertanian telah menempati porsi terbesar dalam menggerakan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi share pendapatan regional domestik bruto (PDRB) pada sektor ini di kisaran 35% hingga 39%. 10 tahun ke depan sektor pertanian diproyeksikan masih akan terus menjadi tumpuan hidup masyarakat Gorontalo dalam menopang ketahanan pangan dan suplai bahan baku industri.

“Sektor pertanian juga memiliki posisi strategis dalam memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Gorontalo, khususnya selama masa pandemi dan pemulihan Covid-19,” kata Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton, dalam rilis Kominfotik Gorontalo dikutip Rabu (16/10).

Disebutkan Yosef, sektor pertanian telah menjadi penyangga bagi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, yang tidak terserap oleh dunia usaha dan industri, serta yang terkena PHK. "Data BPS tahun 2022 menunjukan bahwa sektor pertanian telah menyerap tenaga kerja berusia 15 tahun ke atas sebesar 33,26%," ungkapnya.

Salah satu usaha yang banyak digeluti masyarakat Gorontalo adalah berkebun sawit. Terkait dengan upaya menjaga keberlanjutan usaha ini, Pemprov Gorontalo menyusun dokumen rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB) tahun 2024-2026.

Untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan, Pemprov Gorontalo menggelar forum konsultasi publik penyusunan RAD-KSB. Kegiatan ini dibuka Yosef mewakili Pj. Gubernur Gorontalo.

"Penyusunan RAD-KSB ini sangat krusial dalam menetapkan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mengelola sektor ini dengan bijaksana. Dalam proses penyusunan RAD ini, ditekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Konsultasi publik yang dilakukan ini adalah wujud nyata dari komitmen bersama untuk melibatkan semua pihak dalam merumuskan kebijakan yang tepat," paparnya.

Adapun menjadi narasumber dari kegiatan ini adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Hadir pula pelaku usaha sektor industri sawit, dan organisasi masyarakat sipil/LSM