“Banyak pengaduan dari berbagai daerah bahwa PSR menghadapi banyak tantangan."

PROGRAM Sawit Goes to Pesantren resmi diluncurkan oleh Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU). Kegiatan ini ditujukan untuk mengedukasi santri dan warga Nahdliyin terkait manfaat serta kontribusi sawit bagi perekonomian Indonesia.

Launching program yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini dihadiri oleh pengurus pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, dan Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto.

Sekretaris LPPNU sekaligus Ketua Pelaksana Program Sawit Goes to Pesantren, Dr. Tri Chandra Aprianto, mengatakan, sejumlah masalah masih membelit industri kelapa Sawit dari hulu sampai hilir. Seperti legalitas lahan, tumpang tindih lahan, dan penguatan kelembagaan petani. Bagi perkebunan rakyat, persoalan semacam ini berdampak besar terhadap capaian pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Banyak pengaduan dari berbagai daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau, bahwa PSR menghadapi banyak tantangan,” kata Tri dalam keterangan resmi dikutip Ahad (27/10).

Menurutnya, untuk meningkatkan realisasi PSR, terlebih dahulu harus diselesaikan persoalan lahan yang terdapat tumpang tindih. Karena itu dia mendorong pemerintah dan asosiasi petani sawit agar membicarakan hal ini lebih lanjut untuk mendapatkan solusi yang adil.

“Pilar NU itu ulama dan kerakyatan. Makanya Saya pertegas bahwa LPPNU berkomitmen mendukung petani sawit. Apalagi banyak warga nahdliyin yang juga bekerja sebagai petani dan mengelola kebun sawit,” tegasnya.

Sementara itu, Helmi Muhansyah mengungkapkan bahwa sawit termasuk yang paling efisien dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. “Jika satu ton minyak sawit membutuhkan 0,3 ha, sedangkan minyak kedelai perlu 4 ha untuk menghasilkan berat yang sama,” bebernya.

Makanya tak heran banyak pihak di luar Indonesia melakukan kampanye hitam terhadap sawit. Oleh karenanya, ia dan insan perkelapasawitan melawan kampanye tersebut lewat edukasi yang salah satunya menyasar pesantren.

“Kami harapkan lewat edukasi di pesantren, dapat diketahui penggunaan dari sawit bisa menjadi malam untuk membatik, bahan baku sabun, bahkan dapat digunakan menjadi bahan rompi anti peluru,” jelasnya.

Heru Tri Widarto sangat mengapresiasi program Sawit Goes to Pesantren dan menilainya sebagai terobosan luar biasa. "Tadi banyak disampaikan kampanye negatif. Kita kasih tahu cara menjawab ke santri dengan diberikan pemahaman sawit yang baik," tukasnya.

“Sawit tulang punggung ekonomi karena berkontribusi terhadap ekspor, nilainya mencapai Rp 400 triliun per tahun. Sulit dibayangkan ketika kita tidak kompak menangani sawit,” tuturnya.

Ia mendorong PSR peruntukannya tepat. Apalagi di tengah isu B50 yang membutuhkan pasokan kelapa sawit. "PSR akan diutamakan, dan diharapkan bisa kolaborasi dengan GAPKI. Kita harus tingkatkan produksi karena ada 6,6 juta ton CPO untuk produksi B50,” jelasnya.