"Kalau yang namanya masyarakat semua maunya begitu."

KEJADIAN masyarakat yang kembali meminta realisasi kebun seluas 20% dari yang diusahakan perusahaan, meski sebelumnya telah mendapat jatah kebun tersebut, terus saja bergulir.

Dalam pandang Ketua Umum Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, kasus ini terjadi lantaran adanya regulasi yang tumpang tindih di tiga kementerian. 

Bahkan, tambab Eddy, dengan luasannya berbeda beda. Yakni di Kementrian Pertanian, Kementrian Perindustrian dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Dampaknya di lapangan petani yang sebelumnya telah mendapatkan realisasi kebun 20% justru kembali menuntut pembangunan kebun itu kepada perusahaan. Perusahaan akhirnya lagi-lagi membangunkan kebun untuk masyarakat sebesar 20% dari yang diusahakan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu Eddy berharap adanya penyederhanaan regulasi sehingga pengusaha mendapat kepastian dan kenyamanan dalam berusaha.

Sementara menurut Ketua Gapki Riau
Lichwan Hartono, itu menjadi hal yang sering terjadi, khususnya saat hak guna usaha (HGU) perusahaan habis masa berlaku dan melakukan perpanjangan.

"Kalau yang namanya masyarakat semua maunya begitu semua, sebelumnya sudah dapat dan waktu perusahaan ada perpanjangan HGU mereka minta lagi," ujarnya, Minggu (24/3).

Kendati begitu lanjut Hartono, perusahaan yang telah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat sekitar operasinya tersebut yakni merealisasikan kebun 20%, tidak kembali wajib membangun kebun itu lagi untuk masyarakat. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjenbun tahun 2023 kemarin.

Hartono juga tak menampik kondisi ini terjadi di wilayah Riau yang notabenenya adalah sentra kelapa sawit terbesar di Nusantara. Namun ia tak merinci secara gamblang dimana perihal tersebut terjadi.

"Sepertinya ada (perihal tersebut di wilayah Riau)," tuturnya.