Banyak kebun sawit bukan atas nama petani PIR Trans lagi.

"BANYAK sertifikat kebun sawit petani yang disekolahkan, dan belum tamat-tamat sampai sekarang," kata
Ketua DPD I Aspek-PIR Jambi,  Roy Asnawie.

Roy mengatakan hal itu untuk menjelaskan prrsoalan seputar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan jalur kemitraan yang sedang digarap  Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspek-PIR) Indonesia Provinsi Jambi dengan PTPN IV PalmCo Regional IV.

Disekolahkan yang dimaksud Roy Asnawie adalah petani mengagunkan sertifikat kebun sawitnya ke perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dengan tujuan tertentu.

"Adalah yang diagunkan ke BNI, BRI, ke BPR juga ada. Macan-macam bank lah tempat petani mengagunkan sertifikat mereka," ucap Roy Asnawie.

Diungkapkan Roy, persoalan itu  baru terungkap akhir-akhir ini. Persoalan yang dimaksud, kata dia, adalah banyaknya problem yang terkait legalitas dan kepemilikan lahan kebun sawit milik petani anggota koperasi unit desa (KUD).

"Kalau kita mau pakai dana subsidi dari BPDPKS untuk Program PSR, kan harus jelas legalitas dan kepemilikan kebun sawit petani. Dan justru ini problemnya," ucap Roy Asnawie.

Problem lainnya yang tak kalah peliknya, kata dia, kepemilikan kebun sawit juga sudah berubah karena ternyata sudah dijual. 

"Banyak kebun sawit bukan atas nama petani PIR Trans lagi. Sudah banyak yang dijual. Tidak ada pemberitahuan ke kami terkait hal ini," kata Roy lagi.

Roy khawatir petani sawit PIR Trans akan kesulitan mendapatkan dana untuk Program PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) jika persoalan ini tidak kunjung bisa diselesaikan.

"Jadi, belakangan ini dan beberapa waktu ke depan, kami di Aspek-PIR Jambi terus menggelar pertemuan, termasuk dengan PalmCo Regional IV, untuk membicarakan persoalan - persoalan PSR ini agar bisa dilaksanakan," tegas Roy Asnawie.