Jakarta, myelaeis.com -  Rencana pemerintah memberlakukan mandatori B50 pada 2026 dicemaskan akan menimbulkan sejumlah dampak kurang baik, termasuk harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang akan tertekan.

Ahmad Indradi, petani sawit generasi milenial sekaligus pengurus DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesis (Apkasindo), menuding kebijakan ini lebih menguntungkan oligarki produsen biodiesel ketimbang petani.

“Lagi-lagi ini oligarki produsen biodiesel yang bakal untung besar, sementara petani makin tertekan,” katanya, dua hari lalu. 

Indradi memperingatkan, kebutuhan CPO untuk B50 akan menambah beban subsidi biodiesel. 

Apalagi, produksi CPO nasional masih stagnan di angka 50 juta ton per tahun. Kenaikan pungutan ekspor pun kemungkinan tak terhindarkan. 

“Setelah naik dari 7,5% ke 10% pada Mei 2025, dengan B50 bisa meningkat lagi, mungkin 12,5% atau 15%,” ujarnya.

Akibatnya, harga tandan buah segar (TBS) petani diprediksi akan tertekan. Menurut Indradi, seharusnya B50 diterapkan saat produksi nasional sudah lebih dari 60 juta ton dan upaya intensifikasi lahan terlaksana.

Lebih jauh, Indradi menekankan potensi kesenjangan harga CPO dalam dan luar negeri. Ia mewanti-wanti risiko praktik korupsi dan kongkalikong kuota ekspor bisa terulang, seperti kasus suap Rp11,5 triliun yang terbongkar pada 2022.

“Persekongkolan antara penguasa dan pengusaha semacam ini pasti akan terulang lagi,” kata Indradi.

Kritik dari petani sawit milenial ini menjadi sinyal bahwa kebijakan B50, meski mendorong energi hijau, bisa merugikan petani kecil tanpa strategi pengawasan dan peningkatan produksi yang matang.***