Jakarta, myelaeis.com - Hilirisasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk meningkatkan produksi komoditas strategis dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, saat Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Program Hilirisasi Perkebunan di Jakarta, Rabu (12/11).

"Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,” jelasnya.

Fokus Program dan Anggaran
Untuk mendukung pelaksanaan program, Ditjen Perkebunan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun secara multiyears (2025–2027).

Anggaran ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala, dengan target kawasan seluas 870.890 hektare dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang.

Pada tahun pertama (2025), pengembangan difokuskan pada 131.834 hektare lahan di berbagai sentra perkebunan nasional.

Dukungan pemerintah mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan dan penanaman.

Roni menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan program ini.

"Keberhasilan hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok milenial pertanian,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (13/11)

Kementan juga menggandeng Kejaksaan Agung dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan program strategis tersebut.

Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementan kepada Kejaksaan.

"Proyek ini sangat berdampak bagi masyarakat karena benih yang disalurkan langsung menyentuh petani. Kami akan melakukan pengawalan secara intensif agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai target,” ujar Setiawan.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menambahkan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) akan berlangsung selama tiga tahun dan diarahkan untuk memperkuat potensi ekspor komoditas perkebunan.

“Kita ingin memperbesar potensi ekspor sebagaimana arahan Presiden dan Menteri Pertanian. Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi petani dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Baginda menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak.

“Peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu harus menjadi prioritas. Dengan sinergi lintas sektor, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh petani,” imbuhnya.

Melalui Entry Meeting dan penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis antara Ditjen Perkebunan dan Kejaksaan Agung, Kementan menegaskan komitmen untuk menjalankan program hilirisasi secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan semua pihak, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian dan kemakmuran petani maupun masyarakat Indonesia,” tutup Baginda.***