Nusa Dua, myelaeis.com - "Sawit rakyat berkontribusi pada 41 persen total lahan sawit nasional. Masa depan industri ini sangat bergantung pada kemampuan pekebun kecil meningkatkan produktivitas.”

Pernyataan itu disampaikan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, saat berbicara di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025, Bali. 

Menurut Baginda, Indonesia memiliki 16,38 juta hektare kebun sawit dengan produksi tahunan 47–50 juta ton CPO, yang menyerap lebih dari 9,7 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 7–8 juta tenaga kerja tidak langsung. 

Namun, tantangan di lapangan masih cukup berat. Mulai dari benih non-sertifikasi, praktik budidaya yang rendah, hingga keterbatasan akses permodalan dan mekanisasi. Belum lagi sebagian kebun rakyat yang belum bersertifikat ISPO atau belum memiliki status legal yang jelas. 

Baginda menegaskan, tanpa peremajaan dan peningkatan kapasitas pekebun, produktivitas sawit rakyat bisa menurun drastis. Proyeksi Kementerian Pertanian bahkan menyebut, pada 2045 produksi CPO nasional berpotensi merosot menjadi hanya 44 juta ton.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan terpadu. Salah satunya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang memberikan dukungan hingga Rp60 juta per hektare bagi pekebun dengan luas maksimal empat hektare. 

“Ini bukan sekadar menanam ulang, tapi menata ulang masa depan sawit rakyat,” tegas Baginda. 

Hingga kini, sudah ada 392 ribu hektare lahan direkomendasikan untuk PSR, dengan lebih dari 22 ribu pekebun mengikuti pelatihan teknis dan kewirausahaan.

Selain itu, pemerintah memperkuat tata kelola dan keberlanjutan sawit melalui sertifikasi ISPO yang kini diatur Perpres Nomor 16 Tahun 2025. Sistem ini mencakup prinsip kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2025–2029 juga tengah dijalankan, fokus pada sembilan sasaran termasuk peningkatan produktivitas, percepatan sertifikasi, pelestarian lingkungan, dan perluasan akses pasar.

“Dengan satu data, tata kelola kuat; dengan petani terlatih, produktivitas meningkat; dan dengan sertifikasi, dunia makin percaya pada sawit Indonesia,” kata Baginda. 

Langkah ini pun diharapkan tidak hanya meningkatkan keuntungan pekebun, tetapi juga memastikan sawit rakyat menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berkelanjutan.***