Jakarta, myelaeis.com - Terjadi penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) 2025 yang kini memiliki 36 indikator wajib bagi perusahaan perkebunan, termasuk aspek perlindungan pekerja perempuan, pencegahan pekerja anak, hingga keselamatan kerja.

Pesan tersebut disampaikan dalam diskusi bertema “Industri Sawit Melindungi Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak” yang digelar Kementerian Pertanian, Selasa (2/12).

Acara ini menghadirkan Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak GAPKI, Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia Edy Dwi Hartono, Peneliti Utama BRIN Delima Hasri Azahari, dan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Baginda Siagian.

Baginda Siagian menambahkan bahwa sawit menjadi penopang ekonomi nasional. Lebih dari 16 juta tenaga kerja terlibat dalam rantai pasok sawit, atau sekitar 50 juta jiwa bila dihitung dengan anggota keluarga. 

Sawit juga menyumbang 3,5% terhadap PDB nasional dan mendukung ketahanan energi melalui biodiesel, yang akan meningkat ke B50 pada 2026. Proyeksi kebutuhan minyak sawit domestik naik dari 14–15 juta ton menjadi 19 juta ton, menuntut peningkatan produktivitas, terutama dari perkebunan rakyat.

Permentan Nomor 33 Tahun 2025 menegaskan perusahaan wajib memenuhi aspek ketenagakerjaan, kesetaraan gender, perlindungan pekerja perempuan, pencegahan pekerja anak, serta kesehatan dan keselamatan kerja. 

ISPO 2025 yang kini memiliki 5 kriteria dan 36 indikator memastikan perusahaan yang terbukti memperkerjakan anak tidak lolos audit. 

Baginda menjelaskan, praktik pekerja anak lebih sering terjadi di perkebunan rakyat karena anak ikut orang tua setelah pulang sekolah, sehingga edukasi terus dilakukan agar tidak dipersepsikan sebagai eksploitasi.

“Kita ingin industri sawit Indonesia menjadi contoh terbaik—produktif, berdaya saing, sekaligus memperhatikan aspek sosial,” tegas Baginda. 

Dengan 36 indikator baru ISPO, sawit kini siap melangkah lebih ramah terhadap pekerja dan lingkungan.***