Jakarta, myelaeis.com – Petani sawit Indonesia menolak rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) CPO untuk membiayai program biodiesel B50. 

Menurut petani, kebijakan ini berisiko langsung menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan menggerus pendapatan petani, terutama jika dana pembiayaan masih bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang saat ini sedang menipis.

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, menegaskan bahwa petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan. 

“Kalau B50 dipaksakan tapi pembiayaannya hanya dari BPDP, yang kena imbas langsung tentu petani,” kata Darto, Selasa (30/12).

Saat ini, pungutan ekspor sawit berkisar antara US$ 75–95 per ton, namun dana BPDP telah banyak terpakai untuk berbagai program. POPSI memperingatkan, kenaikan pungutan ekspor sebesar US$ 50 per ton bisa menurunkan harga TBS sekitar Rp 435 per kilogram, sehingga menekan pendapatan petani secara signifikan.

POPSI mendorong pemerintah untuk menerapkan subsidi biodiesel lebih tepat sasaran, khusus untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas maksimal Rp 4.000 per liter. Strategi ini diyakini mampu menjaga keberlanjutan dana BPDP sekaligus mencegah tekanan berlebihan terhadap harga CPO dan TBS.

Selain itu, POPSI menekankan pentingnya penerapan fleksiblending biodiesel, dengan B30 sebagai batas minimum. Penyesuaian tingkat pencampuran dapat dilakukan sesuai kondisi harga CPO dan energi fosil. 

Jika harga CPO tinggi, pencampuran bisa diturunkan. Sebaliknya, ketika harga CPO turun dan minyak fosil naik, bauran biodiesel bisa ditingkatkan ke B40 atau lebih tinggi.

POPSI juga menegaskan bahwa kenaikan bauran biodiesel sebaiknya terkait langsung dengan produksi dan produktivitas sawit nasional. Target produksi nasional yang meningkat, misalnya 50–60 juta ton per tahun, bisa menjadi dasar peningkatan B50.

POPSI meminta agar BPDP tidak menjadi satu-satunya penanggung biaya B50. Petani menuntut pembagian beban yang jelas antara BPDP, pemerintah, dan industri, agar dana petani tetap aman.

Darto menambahkan, pemerintah pernah menyebut penghematan devisa dari program biodiesel mencapai Rp 135 triliun per tahun, sehingga pembagian beban biaya menjadi urgen untuk diterapkan.

Dengan pendekatan ini, program B50 diharapkan tetap mendukung stabilitas sektor sawit, sekaligus memastikan manfaat yang lebih adil bagi petani, industri, dan negara.

Ketua Umum Apkasindo Perjuangan, Alvian Rahman, menambahkan bahwa petani selama ini selalu menanggung dampak akhir kebijakan biodiesel. 

“Petani tidak langsung merasakan manfaat B50, tapi harus membayar mahal lewat harga TBS yang turun. Ini ketimpangan yang terus terjadi,” ujarnya.***