Siak, myelaeis.com - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diberikan pemerintah pusat untuk daerah penghasil setiap tahunnya mendapat kritikan lantaran dinilai tidak sesuai. 

Contohnya, Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Dengan luas lahan perkebunan sawit sekitar 300 ribu hektar, duit yang diterima tahun ini hanya Rp7,5 milliar. 

Angka ini tentu tidak sebanding dengan luas hamparan kelapa sawit yang membentang di Siak. Duit yang diberikan masih jauh dari kata proporsional jika dibandingkan dengan kontribusi daerah terhadap industri CPO (minyak sawit mentah) nasional. 

Bupati Siak Dr Afni Zulkifli juga sempat menyuarakan hal ini pada pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan Riau pada 19 Januari 2026 lalu. 

Menurut Afni, besaran angka yang diberikan belum mencerminkan kontribusi pusat ke daerah di sektor kelapa sawit. 

Apalagi, kata Afni, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penopang utama perekonomian masyarakat, khsususnya di wilayah pedesaan. 

Oleh karena itu, ibu dua anak ini mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Siak. 

"Kita berharap pusat memberikan perhentian lebih kepada Siak. Dana yang diberikan bisa membangun infrastruktur terutama jalan akses menuju perkebunan guna memperlancar distribusi hasil produksi," kata Afni. 

Seperti DBH sawit 2025 yang diterima Siak. Tiga rusa jalan telah dibangun dengan dana tersebut. Namun jumlah tersebut juga masih jauh dari kata adil. 

Sebab, masih ada sekitar 130 kilometer jalan akses perkebunan yang memerlukan penanganan di seluruh wilayah Kabupaten Siak.

“Pembangunan jalan perkebunan ini sangat krusial. Sebab langsung berdampak pada kesejahteraan petani dan roda ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap, DBH sawit yang diberikan adil ke daerah,” pungkasnya.***