"Enggak ada alasan perusahaan-perusahaan sawit menolak penerapan Siska."

TERKESAN cukup lama senyap, penerapan sistem integrasi sawit dan sapi (Siska) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepertinya akan dibangkitkan kembali.

Adalah Aripay Tambunan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk DPRD Sumatera Utara (Sumut), yang berjanji akan memperjuangkan kembali hal tersebut.

"Begitu saya dilantik jadi anggota DPRD Sumut sekitar September atau Oktober 2024, langsung saya ngegas memperjuangkan penerapan Siska," kata Aripay Tambunan, Kamis (28/3) malam.

Hal itu dikatakan caleg dari Partai Gerindra ini seusai menyaksikan rapat akhir tahun (RAT) Koperasi Sawit Unggul (KSU) Sejahtera yang dipimpin oleh Gus Dalhari Harahap di Oke Kupi Jalan Sei Asahan, Medan.

Sekadar informasi, Gus Dalhari Harahap dan Aripay Tambunan adalah pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut. Gus sebagai Ketua, sementara Aripay berposisi sebagai Wakil Ketua.

Aripay merasa wajar jika dirinya memperjuangkan kembali Siska di seluruh perkebunan kelapa sawit di Sumut. Sebab, kata dia, Siska justru sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda).

"Waktu saya jadi anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) pada periode yang lalu, Siska ini juga sudah saya perjuangkan. Periode yang sekarang ini, 2019-2024 saya tidak mencaleg," kata dia.

"Di periode 2024-2029 saya akan fight agar perusahaan-perusahaan sawit mau menerapkan Siska. Kalau petani sawit, berapa ekor sapi lah uang mereka, paling beberapa ekor saja," ia menambahkan.

Aripay berjanji bakal mendesak  Gubernur Sumut hasil pilkada 2024 mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) sebagai produk hukum turunan dari perda tentang Siska yang telah lebih dulu ada.

Menurut Aripay Tambunan, Siska ini akan membuat Pemerintah Indonesia berhenti mengimpor, sekaligus bisa swasembada sapi. 

Ia pun yakin kalau Siska ini kelak bakal mampu mewujudkan program makan dan susu gratis yang dilontarkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, saat pilpres kemarin.

"Jadi, enggak ada alasan kalau perusahaan-perusahaan sawit menolak penerapan Siska ini. Semua pihak harus mendukung hal yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia, termasuk penerapan Siska," tegas Aripay Tambunan.