Jakarta, myelaeis.com - Penguatan kelembagaan petani sawit swadaya dinilai harus menjadi prioritas nasional dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di kawasan sentra sawit pedesaan. 

Selama ini, pembangunan sektor sawit dinilai masih terlalu berfokus pada aspek agronomis dan agribisnis Crude Palm Oil (CPO). Sementara pengembangan hilirisasi berbasis masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Pengamat Sawit sekaligus Pengurus DPP APKASINDO, Dermawan Harry Oetomo, mengatakan bahwa sudah saatnya para akademisi, peneliti, dan ahli perkebunan sawit tidak hanya berhenti pada kajian produksi dan perdagangan CPO. Namun juga mendorong implementasi nyata konsep hilirisasi sawit melalui kelembagaan petani sawit swadaya.

Menurutnya, kelembagaan seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan berbagai organisasi ekonomi masyarakat desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis sawit di tingkat akar rumput.

“Sudah saatnya konsep hilirisasi sawit tidak hanya menjadi slogan. Kelembagaan petani sawit swadaya harus diperkuat agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menopang tatanan kehidupan masyarakat yang mandiri, berkelanjutan, dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” ujar Dermawan Harry Oetomo kepada elaeis.co, Rabu (15/7).

Ia menilai narasi bahwa sawit merupakan komoditas strategis nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani di daerah. Menurutnya, banyak program yang masih berhenti pada tataran diskusi dan wacana tanpa implementasi yang jelas di lapangan.

“Jangan sampai sawit hanya disebut sebagai produk strategis, tetapi realitasnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa. Yang terjadi selama ini sering kali hanya sebatas diskusi dan seminar. Istilahnya, NATO atau No Action Talking Only,” katanya.

Dermawan juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi sawit berbasis kelembagaan petani. Padahal, daerah penghasil sawit saat ini telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas petani dan kelembagaan ekonomi desa.

Menurutnya, sebagian besar pemerintah daerah masih terjebak pada pembahasan konseptual tanpa langkah konkret yang mampu memberikan kepastian bagi petani sawit swadaya.

“Pemerintah daerah sering kali hanya membahas berbagai rencana dan program, tetapi realisasi yang benar-benar dirasakan petani masih sangat terbatas. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil Sawit terus diterima oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai diperlukan pengawasan yang lebih kuat dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program-program pengembangan sawit di daerah. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan satuan tugas atau mekanisme pengawasan khusus guna memastikan pemanfaatan anggaran benar-benar mendukung pemberdayaan petani sawit swadaya.

“Kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak program tidak berjalan optimal. Karena itu diperlukan Satgas atau instrumen pengawasan yang efektif agar kebijakan hilirisasi sawit benar-benar sampai ke tingkat petani,” jelasnya.

Dermawan menegaskan bahwa penguatan kelembagaan petani sawit swadaya merupakan fondasi penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di sentra-sentra perkebunan sawit Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pendanaan, pendampingan, dan pengawasan yang memadai, kelembagaan tersebut diyakini mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri sawit nasional.

“Apabila Poktan, Gapoktan, BUMDes, koperasi, dan kelembagaan petani lainnya diberdayakan secara serius, maka hilirisasi sawit tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mendukung pembangunan nasional yang lebih inklusif,” pungkasnya.***