"Tidak ada ruginya mengelola CPO."

DI tengah produksi crude palm oli (CPO) Provinsi Bengkulu yang cukup tinggi, apa nilai tambah dari komoditas itu yang sudah dinikmati petani?

Menurut pengamat Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu, Dr Ansori Tawakal SE MM mengatakan, potensi ekspor CPO dari Bengkulu besar, tapi belum ada yang produk jadi yang dihasilkan dari komoditas ini.

Dikatakan, walaupun Bengkulu memiliki potensi CPO yang besar, namun belum ada yang tertarik untuk memanfaatkannya. Terbukti dari belum adanya pabrik yang mengolah CPO menjadi produk jadi.

Ia mengaku, sejak kelapa sawit masuk Bengkulu pada 1990 hingga tahun 2024 ini belum ada pengelolaan CPO menjadi produk jadi. Hal itu tentu saja membuat Bengkulu lama berkembang dan maju.

"Bagaimana mau berkembang dan maju kalau pengelolaan CPO menjadi barang jadi saja tidak ada di Bengkulu sampai detik ini," ujar Ansori.

Ia berharap, ada pengusaha di Bengkulu atau investor yang dapat mengelola CPO. Sehingga mereka bisa menjadi pemain utama dalam bisnis ini. 

"Kita ajak pengusaha di Bengkulu atau investor untuk mengelola CPO menjadi barang jadi, karena untungnya juga besar," kata Ansori.

Menurut perhitungan pihak karantina pertanian, menjadi mengelola CPO tidak merugikan. Misalnya, jika harga tender di KPBN adalah Rp 10.000 per kilogram, maka untuk membeli CPO sebanyak 1 ton, eksportir mengeluarkan biaya sebesar Rp 10 juta.

Kemudian, CPO tersebut dapat diolah menjadi minyak goreng dan dijual kembali dengan harga Rp 15 ribu per liter, maka sudah untung sekitar Rp 5 jutaan.

"Tidak ada ruginya mengelola CPO menjadi barang jadi, bahkan dengan diubah menjadi minyak goreng saja pengusaha sudah mendapatkan untung lebih dari 50 persen," imbuhnya.

Ia menegaskan, bahwa menjadi pengelola CPO tidak merugikan, terutama jika pengusaha tersebut memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. Dalam hal ini, untungnya bahkan lebih besar lagi. 

"Tidak ada ruginya mengelola CPO, apalagi pengusaha tersebut telah memiliki PKS sendiri, maka untungnya jelas lebih besar lagi," tuturnya.

Meskipun menguntungkan, Ansori mengaku, masih banyak PKS di Bengkulu lebih memilih menjual CPO kepada eksportir dan pengusaha di luar daerah. Alasannya, mereka tidak ingin direpotkan pengelolaan CPO dan dokumen lainnya.

"Kalau kami melihat, memang rata-rata memilih menjual kepada eksportir dan pengusaha di luar daerah. Itu lebih sederhana menurut mereka karena tidak perlu repot mengelola dan lain sebagainya," pungkasnya.