Jakarta, myelaeis.com – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dikebut pemerintah. Hingga Agustus 2026, realisasi PSR tercatat mencapai 40.484 hektare dengan dukungan dana sekitar Rp2,42 triliun.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat peremajaan kebun sawit rakyat yang sudah tua sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun.

Perkembangan tersebut disampaikan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSR di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan percepatan PSR menjadi bagian dari strategi pemerintah melakukan transformasi perkebunan sawit rakyat.

Menurutnya, kerja sama antara Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bank penyalur dan kelembagaan pekebun menjadi salah satu kunci agar program tersebut berjalan lebih efektif.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan penyaluran PSR berikutnya pada Agustus 2026. Lahan yang akan mendapatkan program peremajaan mencapai 9.842 hektare dengan nilai dana sekitar Rp590 miliar.

Penandatanganan PKS tersebut diwakili lima kelompok pekebun. Menariknya, tiga kelompok di antaranya merupakan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah mendorong Koperasi Desa Merah Putih ikut menerima program PSR, termasuk sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan sawit rakyat.

Kehadiran koperasi diharapkan bisa memperkuat kelembagaan pekebun sehingga pengelolaan kebun setelah peremajaan menjadi lebih terarah.

Jika dihitung sejak program PSR berjalan pada 2017 hingga Juli 2026, total realisasi peremajaan sawit rakyat telah mencapai 427.441 hektare. Total dana yang telah digunakan dalam program tersebut mencapai sekitar Rp12,14 triliun.

Besaran bantuan PSR juga mengalami peningkatan. Sejak September 2024, pemerintah menaikkan dukungan dana menjadi Rp60 juta per hektare, dari sebelumnya Rp30 juta per hektare.

Kenaikan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pekebun menghadapi kebutuhan biaya peremajaan tanaman sawit, terutama ketika tanaman lama sudah memasuki usia tidak produktif.

Program PSR juga diperkirakan mampu memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah memperkirakan pelaksanaan peremajaan kebun sawit rakyat dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar satu juta orang.

Di tengah percepatan PSR, kinerja industri sawit nasional juga masih menunjukkan pertumbuhan. Airlangga menyebut volume ekspor kelapa sawit pada semester I 2026 mencapai 18,37 juta ton, atau tumbuh 2,78 persen.

Menurutnya, angka tersebut memperlihatkan bahwa industri sawit masih memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Industri sawit juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” kata Airlangga.

Pemerintah tak hanya fokus pada peremajaan kebun. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi bagian dari strategi pengembangan industri sawit nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah terus memperkuat kualitas SDM melalui program beasiswa yang didukung BPDP.

Dalam penandatanganan tersebut, BPDP bekerja sama dengan sembilan perguruan tinggi sebagai mitra pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit.

Jumlah penerima beasiswa bahkan didorong meningkat dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa.

Dengan percepatan PSR, tambahan dukungan pembiayaan, penguatan kelembagaan pekebun dan peningkatan kualitas SDM, pemerintah berharap perkebunan sawit rakyat bisa semakin produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.***