"Kelompok masyarakat yang melakukan penjarahan tentu alasannya lantaran penghasilan sehari-hari."

KASUS penjarahan kebun sawit tergolong tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Bukan hanya kebun perusahaan yang menjadi sasaran, namun sudah merembet ke kebun petani swadaya.

Ketua Aspek-PIR Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Yusroh Fataqin menilai kasus tersebut di provinsinya sudah tergolong sangat luar biasa. Bahkan sejak beberapa waktu lalu masih terjadi hingga saat ini.

Yusroh berpendapat dan meminta agar Pemprov Kalteng setidaknya mengalokasikan dana DBH yang diketahui mencapai Rp113 miliar itu untuk penyelesaian kasus penjarahan tersebut.

"Kelompok masyarakat yang melakukan penjarahan tentu alasannya lantaran penghasilan sehari-hari. Sehingga menjadi perlu jika DBH itu alokasikan untuk pendapatan masyarakat tadi," ujarnya, Selasa (2/4).

Menurut Yusroh, penjarahan itu terjadi lantaran permintaan pembangunan kebun sebesar 20% dari perusahaan tak kunjung terealisasikan dengan baik.

"Kita sangat mendukung langkah pemerintah tentang DBH itu, namun setidaknya kasus ini menjadi perhatian pemerintah," paparnya.

Untuk diketahui, proporsi anggaran kegiatan DBH Sawit di Provinsi Kalteng itu antaranya mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80 persen dari total alokasi DBH Sawit. Lalu 20% diantaranya dialokasikan untuk kegiatan lain.

Rencananya sektor yang akan diselesaikan dengan DBH tadi adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan terdiri atas penanganan jalan meliputi rekonstruksi atau peningkatan struktur, pemeliharaan berkala atau pemeliharaan rutin, penanganan jembatan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan berkala jembatan, maupun penggantian jembatan serta pembangunan jembatan.