"Status ini belum terintegrasi dalam KSP."

DIBANDINGKAN dengan tahun 2022, 
luas tutupan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 0,5 juta hektar. Yaitu, dari 16,8 juta hektar menjadi 17,3 juta hektar. 

Demikian hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), yang bertugas 
melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit. 

Ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Oleh sebab itu, BIG juga turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (Rakornas) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Kegiatan ini, berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh, kemarin, digelar pada Kamis, 28 Maret 2024 lalu di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

"BIG melaporkan bahwa kami bersama dengan Kementerian Pertanian, sudah melakukan pengukuran luasan sawit di tahun 2019," kata Kepala BIG, Muh Aris Marfai dalam keterangan resminya

"Kami pun telah melaksanakan pemutakhiran peta tutupan kelapa sawit skala 1:50.000 di tahun 2023, dengan luas 17,3 juta hektar. Namun status ini belum terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta (KSP)," ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan. 

Kemudian juga pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Serta, kata Ketua Umum.DPP Partai Golkar ini, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan.

"Pemerintah terus mendorong penggunaan mandatori biodiesel yang saat ini telah mencapai tingkat B35 dan telah diuji coba untuk mencapai B40," ujar Airlangga Hartarto.

"Adapun pencapaian penyerapan biodiesel domestik sebesar 12,2 juta kilo liter pada tahun 2023, yang tentunya berdampak signifikan pada penggunaan minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri," ujarnya lagi.

Airlangga juga menyinggung capaian program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang setiap tahunnya hanya terealisasi 50 ribu hektar. Padahal, target per tahunnya itu 180 ribu hektar. 

Oleh karena itu, dalam Rakornas tersebut, kebutuhan untuk mempercepat program itu telah disetujui.

"Pada rapat terbatas tadi juga dibahas penyelesaian sawit di kawasan hutan, jadi sudah disiapkan berbagai skenario yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja," pungkasnya