"Kami berharap agar pemerintah bisa memberikan keadilan bagi kami petani."

KETIKA harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di banyak provinsi di Indonesia mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri ini, harga sebesar Rp 2.447/kg di Provinsi Bengkulu per April lalu dipertanyakan sejumlah pihak.
 
Menurut Ketua Aliansi Petani Kelapa Sawit Provinsi Bengkulu, Edy Mashury, harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan di Bengkulu sering kali berbeda dengan daerah lain, meskipun secara kualitas, TBS kelapa sawit di daerah ini hampir sama dengan daerah lain. 

"Herannya lagi harga yang ditetapkan selalu rendah, tau cara hitung nya bagaimana, apa di hitung asal-asalan, kemudian itu (rumus perhitungannya) juga tidak di publikasikan secara luas," ujar Edy, Rabu (3/4).

Edy menegaskan, petani sawit meminta agar Pemprov Bengkulu membuka rumus perhitungan penetapan harga TBS kelapa sawit ke publik. Menurutnya, jika cara perhitungan ini dapat dipublikasikan secara luas, petani bisa memahami apa saja data yang menjadi dasar penetapan harga TBS kelapa sawit. 

"Karena kalau itu bisa dipublikasikan secara luas maka petani bisa tahu apa saja data yang menjadi dasar penetapan harga TBS kelapa sawit," tambah Edy.

Menurut Edy, dampak dari ketidakjelasan dalam penetapan harga ini sangat terasa bagi para petani kelapa sawit di Bengkulu. Banyak di antara mereka yang merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan di bawah standar. 

"Kami berharap agar pemerintah bisa memberikan keadilan bagi kami petani," harap Edy.

Dalam menanggapi desakan petani, pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan tanggapan yang konkret. Transparansi dalam penetapan harga merupakan kunci utama untuk menciptakan keadilan bagi para petani. 

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan solusi yang memadai agar petani kelapa sawit di Bengkulu tidak merasa dirugikan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Provinsi Bengkulu, John Simamora mengatakan, ketidaksesuaian harga antar daerah bukan hanya menjadi masalah di Bengkulu, namun juga di daerah lainnya. 

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini.  "Kami berharap ada keseragaman dalam penetapan harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia termasuk Bengkulu," tegas John.

Agar transparansi dalam penetapan harga dapat terwujud, pemerintah perlu melibatkan para stakeholder terkait, termasuk organisasi petani dan pihak terkait lainnya. 

Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan rumus perhitungan harga TBS kelapa sawit dapat disepakati secara bersama-sama untuk menghindari ketidakadilan bagi para petani.

"Kami sudah dilibatkan tapi apa yang kami sampaikan kadang tidak direspon oleh pemerintah dan pelaku industri kelapa sawit di Bengkulu, padahal semua yang kami lakukan demi kesejahteraan petani," imbuhnya.

Kesejahteraan petani merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memajukan sektor perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung agar petani dapat merasakan dampak positif dari hasil kerja keras mereka. 

"Kami berharap dengan adanya transparansi dalam penetapan harga, kesejahteraan petani kelapa sawit di Bengkulu dapat meningkat," pungkasnya.