"Petani sawit sering menjadi sasaran empuk bagi penyebaran uang palsu,"

MENGHADAPI kemungkinan peningkatan peredaran uang palsu (upah) menjelang Lebaran Idul Fitri tahun ini, apa sebaiknya yang dilakukan masyarakat, termasuk petani kelapa sawit?

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Darjana menyarankan 
petani sawit lebih memilih transaksi non-tunai, seperti menggunakan transfer bank atau pembayaran digital, untuk mengurangi risiko penerimaan uang palsu.

"Transaksi non-tunai menjadi solusi yang baik dalam mengurangi risiko peredaran uang palsu. Kami akan memberikan sosialisasi dan dukungan teknis kepada petani sawit yang ingin beralih ke sistem pembayaran digital," ujarnya.

Sejalan dengan itu, menurut Darjana, petani sawit di daerah ini juga diminta
lebih teliti saat menerima uang cash. Sebab menjelang Lebaran Idul Fitri peredaran uang palsu cenderung meningkat.

"Petani sawit diminta untuk waspada terhadap peredaran uang palsu. Karena mereka kerap menerima uang tunai setelah menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit," ujar Darjana, Kamis (4/4).

Menurut Darjana, peredaran uang palsu dapat merugikan petani sawit secara finansial. Oleh sebab itu, mereka harus waspada dalam menerima pembayaran tunai.

"Petani sawit sering menjadi sasaran empuk bagi penyebaran uang palsu, mengingat transaksi mereka yang mayoritas menggunakan uang cash," ujar Darjana.

Dalam menghadapi tantangan ini, Darjana juga menegaskan pentingnya edukasi kepada petani sawit terkait cara membedakan uang asli dan palsu. 

"Kami akan melakukan sosialisasi kepada petani sawit tentang ciri-ciri uang asli dan uang palsu. Hal ini penting untuk mengurangi risiko penerimaan uang palsu," tuturnya.

Menanggapi hal ini, seorang petani sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Budi Santoso mengungkapkan kekhawatirannya.

"Kami memang sering menerima pembayaran secara tunai, terutama menjelang Lebaran. Ini menjadi kekhawatiran bagi kami karena bisa saja kami menerima uang palsu tanpa sadar," ujar Budi dengan nada khawatir.

Ia berharap, pemerintah daerah dan kepolisian bisa meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang palsu di wilayah Bengkulu. 

"Kami berharap pemerintah daerah dan kepolisian dapat lebih aktif dalam menangani peredaran uang palsu, termasuk melakukan razia dan operasi di lokasi-lokasi yang rawan terhadap praktik ini," tutup Budi.