Petani terpaksa mencari alternatif lain untuk mendapatkan pupuk dengan harga lebih terjangkau.

BUKAN cuma soal harga yang dinilai lebih rendah dibandingkan denvan daerah-daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia, para petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu juga mengeluhkan soal pupuk.

Para petani di daerah itu juga merasa ditinggalkan oleh pemerintah. Bahkan ketika mereka mengeluhkan harga pupuk kimia mahal, pemerintah tidak pernah hadir.

Firdaus, seorang petani sawit di Mukomuko, mengungkapkan kekesalannya. Sebab, pemerintah hanya peduli dengan produktivitas tanaman kelapa sawit. Sementara itu, kebutuhan pupuk kimia untuk tanaman kelapa sawit petani tidak pernah dipenuhi.

"Harga pupuk di kios resmi terlalu mahal, petani mana sanggup beli, pemerintah tidak peduli itu, mereka hanya peduli dengan produktivitas tanaman kelapa sawit," kata Firdaus, Senin (15/4).

Firdaus merasa, pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan pupuk untuk tanaman sawit mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka merasa ditinggalkan, tetapi dipaksa untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan.

"Pemerintah cuma kepentingan pribadi, tidak ada peduli sama petani sawit miskin," ujar Firdaus.

Firdaus mengaku, petani sawit di Bengkulu khususnya di Kabupaten Mukomuko terpaksa mencari alternatif lain untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, hal ini tidak selalu membuahkan hasil yang memuaskan. 

"Kami mencoba mencari alternatif lain, tapi tidak mudah. Yang murah dan berkualitas sulit untuk didapatkan," kata Firdaus.

Meskipun demikian, para petani tetap berharap bahwa pemerintah akan mendengar keluhan mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka berharap agar kebijakan terkait harga pupuk dapat direvisi sehingga lebih memperhatikan kebutuhan dan kemampuan petani.

"Kami minta kebijakan terkait harga pupuk dapat direvisi sehingga lebih memperhatikan kebutuhan dan kemampuan petani sawit," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi. Namun, beberapa pihak menilai bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar tidak berdampak negatif pada sektor perkebunan sawit, terutama bagi petani kecil.