Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit  ikut bergantung pada aturan atau kebijakan pemerintah.

LAMA dinanti para petani, akhirnya
rencana dana hibah program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinaikan dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektar jadi juga dibahas.

Tentu saja ini kabar gembira bagi para petani kelapa sawit di Indonesia. Tidak terkecuali asosiasi-asosiasi yang menaungi para petani kelapa sawit.

Ketua Umum Aspek-PIR, Setiyono, misalnya, mengaku sangat bangga dan berterima kasih karena pemerintah saat ini tengah membahas terkait kenaikan dana hibah program PSR hingga Rp60 juta per hektar.

Menurut Setiyono rencana kenaikan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kepentingan petani.

"Petani sudah sangat menunggu kenaikan dana hibah itu dari Rp30 juta menjadi Rp60 juta per hektar. Untuk itu kita sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian dan Dirjenbun serta jajaran yang telah memperhatikan kepentingan petani kelapa sawit," kata Setiyono, Jumat (1/3).

Bukan hanya itu, Setiyono juga sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang juga ikut memperjuangkan kenaikan dana PSR tersebut.  Seperti mantan Gubernur Riau, Syamsuar yang saat menjabat ikut aktif memperjuangkan kebutuhan petani.

"Ada jutaan petani yang bergantung pada perkebunan kelapa sawit. Tentu kita sangat berharap perkebunan ini semakin maju sehingga kehidupan petani semakin terjamin," paparnya.

Menurutnya, keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan petani ikut bergantung pada aturan atau kebijakan pemerintah. Sehingga Setiyono meminta pemerintah menghadirkan regulasi yang pro terhadap para petani kelapa sawit.

Setiyono juga menyabut baik rencana penyaluran bantuan sarana dan prasarana lewat aturan baru saat ini. Dimana petani akan mendapatkan bantuan sarpras ini secara otomatis usai mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari BPDPKS.

"Kita menyambut baik dengan program itu dan semoga cepat terealisasi," tandasnya.