Kementan mendorong pemda memanfaatkan Dana DBH sawit untuk percepatan sertifikasi ISPO.

SEBAGAI pemangku kepentingan, apa yang telah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat realisasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada seluruh usaha perkebunan sawit?

Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Prayudi Syamsuri, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengakselerasi sertifikasi itu. 

"Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Pertama, membangun kolaborasi percepatan ISPO dengan multipihak seperti CSO/NGO, pemerintah daerah, asosiasi dan lainnya. Kami fokus pada percepatan sertifikasi ISPO khususnya bagi pekebun," kata Prayudi beberapa hari lalu.

Upaya lainnya, kata Prayudi, Kementan juga melakukan gerakan percepatan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang merupakan persyaratan dalam sertifikasi ISPO bagi pekebun.

"Kami juga melakukan pengawalan agar perusahaan perkebunan kelapa sawit membantu pekebun yang merupakan bagian rantai pasok atau pemasok TBS untuk sertifikasi ISPO, sehingga seluruh CPO/PKO yang dihasilkan atau diproduksi oleh perusahaan 100 persen ISPO," tambahnya. 

Kementan, kata Prayudi, juga mendorong pemerintah daerah selaku pembina dan pengawas pelaku usaha perkebunan kelapa sawit agar memanfaatkan dengan optimal Dana Bagi Hasil (DBH) sawit antara lain untuk percepatan sertifikasi ISPO khususnya bagi pekebun.

Dia menambahkan, Kementan juga memperbanyak tenaga pendamping dan calon auditor ISPO dengan melibatkan calon lulusan perguruan tinggi.

"Simplifikasi regulasi serta prinsip dan kriteria ISPO dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sehingga meningkatkan keberterimaan ISPO dan mempercepat implementasi," pungkasnya.