"Kami siap di garda terdepan memperjuangkan hak-hak petani."
 
MIRIS melihat nasib para petani kepala sawit setempat yang berada di situasi genting, Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Joko Wahyono, menyurati Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) setempat.

"Surat itu berkenaan dengan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Merangin. Mengapa, karena PKS kerap merugikan para petani dengan memainkan harga tandan buah segar (TBS) sesukanya. Melalui surat itu pula, kami harus bergerak cepat membela para petani kelapa sawit, jangan sampai para petani dirugikan begini terus," kata Joko Wahyono, Rabu (24/4).

Dia menegaskan, pengawasan terhadap PKS yang kerap merugikan petani tidak boleh kendor sampai benar-benar menetapkan harga TBS yang memihak kepada petani. 

Menurutnya, banyak PKS tidak terbuka soal penetapan harga TBS, bahkan terjadi pelanggaran terhadap Permentan No. 01 Tahun 2018 dan Pergub Jambi No. 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

"Inilah yang membikin situasi semakin genting, penurunan harga TBS secara sepihak dan tidak standarnya timbangan di PKS. Kami mendesak Disnakbun Merangin agar bisa mengundang PKS-PKS yang ada di Kabupaten Merangin serta dinas terkait untuk duduk bersama mencari solusi. Sebab, bila itu tidak dilakukan, akan ada gejolak yang tak terhindarkan," tegasnya. 

"Banyak laporan timbangan PKS yang tidak standar dari supplier dan petani sawit. Harga TBS pasca lebaran menurun drastis. Pemotongan atau sortasi harusnya maksimal 4 persen, itu mengacu pada Permentan No. 01 Tahun 2018 dan Pergub Jambi No. 36 Tahun 2021," tambahnya.

Dijelaskannya, saat ini harga resmi TBS di Merangin Rp 2.900/kg. Sementara di PKS hanya Rp 2.350/kg dan di petani Rp 2.100/kg. Sedang hitungan tengkulak lebih parah, hanya Rp 2.000/kg.

"Apabila pecah dari Rp 2.000/kg, petani sawit se-Kabupaten Merangin akan berdemo besar-besaran. Kami siap sebagai garda terdepan memperjuangkan hak-hak petani tersebut," tutupnya.