"Sebaiknya peruntukan DBH sawit ini  bisa menyentuh langsung ke para petani sawit."

APAKAH penggunaan dana bagi hasil (DBH) sawit yang sudah dikucurkan pemerintah pusat ke daerah-daerah sudah dilakukan sesuai ketentuan yang digariskan?

Masih ada yang meragukan. Syarifuddin Sirait, salah seorang petani sawit, misalnya. "Penggunaan DBH sawit ini, menurut saya, malah arahnya enggak jelas entah ke mana-mana," kata Syarifuddin Sirait dalam perbincangan yang diikuti, Kamis (25/4).

Ketua Koperasi Petani Kelapa Sawit (KPKS) Kesepakatan Ambar, Desa Gotting Sidodadi, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ini lantas memberikan saran yang apik kepada pemerintah.

"Sebaiknya peruntukan DBH sawit ini  bisa menyentuh langsung ke para petani sawit," ucap Sekretaris Umum (Sekum) DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Indonesia ini.

"Misalnya, dilakulan penguatan dan pembentukan kelembagaan - kelembagaan petani sawit," kata Ketua DPD I Aspek-PIR Sumut tersebut.

Atau juga, kata dia, DBH sawit dipakai untuk menata dan melakukan pernyataan pemetaan area atau maping area statetment terhadap lahan sawit milik petani.

"Dan pemetaan itu, saran saya, sebaiknya dilakukan secara nasional,, dengan tujuan suapaya tercipta akurasi terkait luas tutupan lahan sawit, milik petani swadaya dan plasma," kata Syarifuddin Sirait.

Juga, ia menambahkan, agar diketahui berapa sebemarnya luas perkebunan kelapa sawit yang ada si lahan gambut dan di lahan mineral. 

"Kalau semua ini terwujud, maka hal ini bisa dijadikan acuan untuk menata industri kelapa sawit dari sektor hulunya," ucapnya. 

"Yang terjadi sekarang ini kan malah kesannya arah penggunaan DBH sawit enggak jelas entah ke mana-mana saja," tegas Syarifuddin Sirait.