Masih terdapat sejumlah perusahaan  sawit di Bengkulu yang belum memenuhi persyaratan ISPO

"SAAT ini masih ada beberapa perusahaan yang belum mengurus ISPO di Bengkulu. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami karena ISPO merupakan mandatori bagi anggota Gapki."

Demikian dikatakan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Provinsi Bengkulu
John Irwansyah Siregar terkait sertifikasi
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

John menegaskan pentingnya langkah ini dalam meningkatkan kualitas industri kelapa sawit di Bengkulu.

Menurut data yang dirilis oleh Gapki, masih terdapat sejumlah perusahaan kelapa sawit di Bengkulu yang belum memenuhi persyaratan ISPO. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena ISPO adalah standar internasional yang memberikan jaminan terhadap praktik keberlanjutan dalam industri kelapa sawit.

"Saat ini, kami terus mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera mengurus ISPO agar industri kelapa sawit di Bengkulu dapat berkembang secara berkelanjutan," tambah John, Jumat (26/4).

Gapki juga mengingatkan bahwa keberlanjutan industri kelapa sawit tidak hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada reputasi dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.

"Saat ini, pasar global semakin sadar akan pentingnya produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan ISPO akan memberikan keunggulan kompetitif bagi produk kelapa sawit Indonesia," jelas John.

Terkait upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perusahaan kelapa sawit di Bengkulu dalam mengurus ISPO, Gapki telah mengadakan serangkaian pelatihan dan workshop mengenai proses pengurusan ISPO. "Kami terus memberikan dukungan dan bimbingan kepada perusahaan-perusahaan anggota kami agar dapat memenuhi semua persyaratan ISPO dengan baik," kata John.

Di samping itu, Gapki juga melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan kemudahan dalam proses pengurusan ISPO bagi perusahaan kelapa sawit di Bengkulu.

"Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi perusahaan-perusahaan kami dalam mengurus ISPO," pungkasnya.