"Buruh yang upahnya masih di bawah UMP diminta segera melapor, jangan diam saja."

NASIB baik sepertinya belum memihak ke para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Bengkulu.

Dengan upah rata-rata di bawah Rp2 juta/bulan, dipastikan para buruh itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan lainnya.

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan, walaupun Upah Minimum Provinsi (UMP)  2024 sudah mencapai Rp 2,5 juta per bulan, namun upah buruh perkebunan kelapa sawit masih di bawah itu. 

Padahal, menurut Azlan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah meminta seluruh perusahaan memberikan upah sesuai UMP yang telah ditetapkan.

"Bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum meningkatkan upah buruhnya agar segera menaikkan, jangan sampai kami bersama pemerintah menindak perusahaan tersebut," kata Aizan, Senin (4/3).

Menurut Aizan, buruh perkebunan kelapa sawit di Bengkulu sudah tidak layak diberikan upah dibawah Rp 2 juta per bulan. Sebab kebutuhan hidup saat ini sudah meningkat. 

Sehingga dengan upah dibawah UMP maka akan membuat buruh kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

"Tidak hanya perusahaan kelapa sawit, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus menuntaskan masalah ini, jangan sampai masalah ini menjadi berlarut-larut dan membuat buruh menderita," kata Aizan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mulai memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, telah menyatakan komitmennya untuk mencari solusi yang adil bagi para buruh perkebunan kelapa sawit. 

"Kami akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," ujar Rohidin.

Menurut Rohidin, rendahnya upah menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh buruh perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. 

Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya dengan melapor ke pemerintah daerah jika ada buruh yang menerima upah dibawah UMP.

"Kami berharap buruh yang upahnya masih dibawah UMP diminta segera melapor, jangan diam saja, karena kami siap bantu," pungkasnya.