"Kita miris melihatnya."

SOAL terbatasnya fasilitas pendukung untuk para petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, diilustrasikan dengan kalimat: masih ada petani yang menggunakan perahu (ketek) untuk mengangkut hasil kebunnya sampai ke pengepul.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, untuk menggambarkan kondisi kekinian para petani sawit di daerah itu.

"Kita miris melihatnya," ujar Harry. Dikatakan, kondisi demikian dimungkinkan karena jalur transportasi di daerah itu sangat minim tersentuh oleh pemerintah. 

Tanjabtim merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dalam soal perkelapasawitan, menurut Harry,  daerah itu jauh tertinggal.

Sebagai satu misal, tahun ini tidak ada petani kelapa sawit yang mengajukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digelontorkan pemerintah.

Kabupaten tersebut, menjadi satu - satunya kabupaten yang tidak ada realisasi PSR. Sementara ada 7 kabupaten lain di Jambi yang justru terdapat realisasi program Sawit Berkelanjutan Nasional tadi.

Menurut Harry, minimnya pengetahuan petani tentang PSR itu menjadi salah satu alasan mengapa Tanjabtim tidak ada PSR. Karena tidak ada petani yang mengajukan.

"Petani minim pengetahuan, sebab sosialisasi PSR tidak berjalan di Tanjabtim itu," ujarnya, Selasa (30/4).

Padahal lanjut Harry, kondisi kebun milik petani sudah sangat menyedihkan. Kebun tidak berproduksi dengan baik lantaran bibit yang ditanam petani bukan merupakan bibit unggul atau bersertifikat. Namun memang ada sebagian petani yang menanam benih unggul.

"Seharusnya Disbun Tanjabtim berperan aktif melihat kondisi petani kelapa sawit di wilayah itu. Dimana rata-rata juga merupakan petani swadaya. Ironisnya lagi tidak sedikit PKS beroperasi di kabupaten itu," ujarnya.

Menjadi aneh rasanya kata Harry jika pemerintah daerah justru tidak memperhatikan petani setempat. Terlebih seharusnya Pemerintah Tanjabtim juga menerima siraman dana DBH yang dapat dikembalikan untuk mendorong petani kelapa sawit di wilayah itu.

Selain produksi rendah lantaran bibit tadi, tidak sedikit kebun petani yang sudah memasuki umur diremajakan. Meski begitu Harry tidak memiliki data total luasan kebun kelapa sawit di Tanjabtim karena tidak ada pendataan dari pemerintah daerah.

Harry berharap rantai tata niaga perkebunan sawit di Tanjabtim dapat perhatian pemerintah. Sehingga petani kelapa sawit lebih terjamin kesejahteraannya.

"Nah, disinilah peranan dari Mentan, Dirjenbun dan KOMRAH serta Dinas Perkebunan Provinsi Jambi  untuk segera hadir mencarikan win-win solution yang keberpihakan pada petani sawit swadaya di Tanjabtim. Sehingga  pengurus kelembagaan petani sawit, Poktan, Gapoktan, Koperasi/KUD dapat mempersiapkan kelengkapan  dokumen untuk pengusulan ke Program PSR . mengingat tidak seluruh kebun sawit yang ada itu ditanam pada lahan gambut tapi ada yang lahan-lahan mineral juga," cetusnya.