Warga mengeluh karena perusahaan minyak sawit telah merampas lahan yang luas. 

IHWAL perampasan lahan masyarakat oleh korporasi yang bergerak di sektor kelapa sawit ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di belahan dunia lain juga terjadi.

Lihatlah sebagai salah satu contoh, masyarakat adat di wilayah timur hutan Amazon Brazil menuding sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit telah merampas lahan masyarakat sejak bertahun-tahun yang lalu.

Masyarakat adat tersebut berasal dari dua suku besar di kawasan timur hutan Amazon, yakni suku Tembé und Turiwara dan suku Quilombolas.

Kedua suku ini, seperti keterangan yang dikutip dari laman World Rainforest Movement, Kamis (9/5), merupakan keturunan Afro-Amerika Latin.

Mereka hidup dalam kubangan kemiskinan walau tinggal di dekat kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit. 

Perlu diketahui bahwa di bagian timur wilayah hutan Amazon di Brasil, terbentang perkebunan sawit yang sangat luas. 

Warga mengeluh karena perusahaan minyak sawit telah merampas lahan yang luas. 

Mereka juga menuntut pengembalian tanah leluhurnya dan mendesak pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan dan ancaman. 

Di wilayah Vale do Acará di negara bagian Pará, terletak pusat ekspansi industri sawit Brasil. 

Para aktifis dari lembaga Selamatkan Hutan Hujan atau World Rainforest Movement telah mengunjungi wilayah bagian timur Amazon.

Para altivis telah berbicara dengan warga setempat dan menyepakati untuk memberikan sejumlah bantuan bagi warga.

Masyarakat adat setempat mengeluhkan kekerasan yang begitu masif yang mereka alami dari aparat setempat, terjadinya penggusuran paksa, dan pencurian lahan.

Perlu diketahui kalau di kawasan timur hutan Amazon ada dua konglomerasi perkebunan sawit terbesar yaitu  perusahaan Agroplama dan Brasil Biofuels (BBF). 

Menurut keterangan dua perusahaan tersebut, Agropalma memiliki 107.000 hektar lahan sawit dan BBF menguasai 135.000 hektar.

Sebagian besar lahan industri sawit di hutan hujan berasal dari perampasan tanah leluhur masyarakat adat dan warga Quilombola yang secara resmi berada dalam wilayah milik negara. 

Namun pengadilan selang lama kemudian telah menganulir surat kepemilikan puluhan ribu hektar lahan Agropalma karena dinilai tidak sah.

Warga setempat ditekan, diawasi, dan kebebasan bergerak dan hidup mereka sangat dibatasi. 

Praktek kekerasan, ancaman pembunuhan, penindasan, rasisme dan kriminalisasi menjadi pemandangan sehari-hari.

Bahkan dikabarkan sudah ada anggota masyarakat adat setempat yang menjadi korban parah dan ada juga yang meninggal.

Di balik semua ini turut berperan petugas keamanan swata milik perusahaan, polisi lokal dan kelompok penjahat. 

Namun perusahaan ini menolak segala tuduhan kekerasan dan perampasan lahan. Bahkan perusahaan ini terus mengklaim lahannya.

Masyarakat adat dan warga Quilombolas melaporkan adanya kekerasan terstruktur dan menuntut pengembalian tanah leluhur mereka. 

Masyarakat memohon bantuan kepada para aktifis Selamat Hutan Hujan, memohon bantuan internasional, serta perhatian dan solidaritas dari banyak pihak. 

Warga mendesak Pemerintah Brasil harus memenuhi kewajiban konstitusional, mengakui hak tanah warga serta menjamin keamanan dan kepastian hukum.