"Perumusan itu sudah diatur di Permentan 01/2018, cuma tekniknya  berbeda-beda."

KETUA DPW Apkasindo Kaltara, Suhendrik mengatakan pihaknya  berencana akan mengundang Dibun Provinsi Riau untuk dapat hadir langsung di rapat penetapan harga TBS Kaltara untuk periode bulan Juni mendatang. 

"Untuk penetapan harga di Kaltara, kita akan undang juga nanti DPP Apkasindo, Disbun Riau dan Ditjenbun untuk ikut dalam rapat," ujarnya.

Suhendrik mengatakan itu saat rombongan petani sawit anggota Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa hari lalu menyambangi kantor Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau. 

Kunjungan itu bertujuan untuk melihat langsung bagaimana Riau menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi petani plasma maupun swadaya.

"Di Disbun Provinsi Riau kita gali informasi mengenai bagaimana sih perumusan harga TBS sawit. Bagaimana menghitung indeks K yang benar," kata Suhendrik, kemarin. 

Dalam kunjungan itu, rombongan petani dari KUD binaan PT Teknik Utama Mandiri yang juga didampingi anggota DPRD Tana Tidung disambut langsung oleh Kepala Disbun Riau, Syahrial Abdi didampingi oleh Sekretaris Disbun Provinsi Riau, Supriadi, Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau, Defris Hatmaja, serta jajarannya. 

Dari pertemuan itu, Suhendrik mengakui ada hal-hal yang berbeda dalam cara penetapan harga TBS di Riau dan Kaltara. 

"Perumusan itu memang sudah diatur di Permentan 01/2018, cuma tekniknya memang berbeda-beda. Seperti di biaya operasional tidak langsung atau BOTL, data-data yang masuk. Karena memang di Kaltara sendiri, kurang paham mengenai teknik terutama di pabrik kelapa sawitnya," jelasnya.