Pemerintah Indonesia telah dan akan terus berupaya keras mengahadapi EUDR.

KETUA Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) kemungkinan belum berlaku dalam waktu dekat ini.

Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah dan akan terus berupaya keras dalam mengahadapi EUDR, termasuk membentuk join task force dengan Malaysia dan Uni Eropa.

Di samping itu, Eddy Martono bilang Gapki juga berkolaborasi dengan asosiasi dari komoditas lain dalam menghadapi EUDR, seperti dengan asosiasi karet, kopi, kakao, dan lainnya.

Eddy Martono mengatakan hal itu ketika berada di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia hadir di sana dalam rangka mengikuti kegiatan 9th Indonesian Palm Oil's Stakeholder (IPOS) Forum yang diselenggarakan Gapki Sumut.

Kegiatan tersebut digelar di Santika Diandra Premiere Hotel mulai Kamis-Jumat (30-31/5/2024), dan dibuka oleh Pj Gubernur Hasanuddin, dan diikuti ratusan pengusaha dan petani sawit.

Pada bagian lain Eddy menjelaskan
kategorisasi yang ada di EUDR akan dihapuskan.

Kategorisasi yang dimaksud Eddy Martono, adalah terkait negara-negara produsen komoditas pertanian dan perkebunan, termasuk sawit, yang termasuk low risk country, medium risk country, dan high risk country.

Kategorisasi itu dihubung-hubungkan oleh Uni Eropa terhadap produk komoditas dengan potensi deforestasi yang mungkin muncul.